Home Lintas Jateng Pungli di Badan Pertanahan Masih Merajalela

Pungli di Badan Pertanahan Masih Merajalela

SEMARANG, 29/10 (BeritaJateng.net) – Oknum pegawai Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga masih melakukan pungutan tak resmi atau liar (pungli) kepada masyarakat yang mengurus perihal dokumen pertanahan. Dugaan tersebut kini tengah diselidiki kebenarannya oleh Ombudsman Jawa Tengah.

Ketua (Plt) Ombudsman Jateng Salahudin memyampaikan, ada sebanyak 18 pengaduan masyarakat termasuk salah satunya yakni aduan adanya pungli yang terjadi di Kantor Pertanahan. Aduan dilaporkan oleh korban yang tak lain adalah pejabat Notaris.

“Korbannya adalah Notaris sudah melaporkan adanya praktek pungli ke Ombudsman Jateng, kami sedang mempelajari dan menyelidiki. Ini notaris sendiri yang mengalaminya,” katanya.

Dikatakannya, modus yang dilakukan oknum Pertanahan kini semakin lihai, jika dulu persetiap pengurusan baik perijinan, perpanjangan, balik nama atau peningkatan status tanah akan dikutip sejumlah pungutan tak resmi.
buy antabuse online tjurhat.com/evemedica/wp-content/languages/new/antabuse.html no prescription

Kini, mereka lebih bermain secara partai besar untuk beberapa skala pengurusan kepentingan pertanahan.

“Jadi oknum itu istilahnya merapel beberapa pengurusan pertanahan, baru dimintai pungutan tak resmi kira-kira persatu minggu. Ini modusnya agar tak terendus pengawas kantor. Mayoritas adalah Notaris korbannya yang biasa mengursi tanah dari para developer perumahan skala besar,” terangnya.

Pihaknya sengaja tak merinci Kantor Pertanahan atau BPN mana saja yang terduga melakukan praktek pungli. Karena berkaitan kerahasiaan pemeriksaan dan investigasinya kedepan.

“Yang jelas Kantor Pertanahan yang ada di wilayah Jawa Tengah, kita akan menindaklanjutinya. Ini sesuai program pemerintah dan kita juga wajib menindaklanjuti laporan masyarakat,” katanya.
buy symbicort online tjurhat.com/evemedica/wp-content/languages/new/symbicort.html no prescription

Terkait kapan dilakukan investigasi, Ombudsman masih merahasiakan juga. Pihaknya akan melakukan investigasi mendadak yang tak terduga agar oknum Pertanahan atau BPN bisa tertangkap basah melakukan pungutan liar.

Sementara salah satu developer Semarang, NT, mengaku setiap mengurus akta tanah perumahannya diserahkan kepada Notaris. Terkait dugaan pungli, ia tidak mengetahui hanya saja diakuinya membayar lebih mahal kepengurusan akta tanahnya kepada Notaris.

NT merasa terkejut saat Jateng Pos pun memberitahu, jika mengurus akta tanah bisa dilakukan sendiri agar terhindar dari praktek pungli. Sebagai contoh, saat wartawan Jateng Pos pernah mengurus akta balik nama Roya (hak pertanggungan) KPR perumahan di BPN hanya dikenai biaya Rp 50 ribu saja dan dibayarkan via transfer bank di ATM yang ada di BPN Kota Semarang. Tambahan biaya hanya Rp 14 ribu untuk dua materai dan Rp 10 ribu untuk map yang dibeli di koperasi BPN. Waktu tunggu juga tak lama hanya 5-7 hari kerja dokumentasi tanah jadi.

“Saya tahunya urusan tanah lewat Notaris semua, justru saya tahu bisa mengurus sendiri info dari Anda mas. Saya mengurus Roya ke notaris bisa sampai Rp 500 ribu lho,” ujarnya terkejut.

NT juga kerap memberikan beberapa pengurusan tanah seperti jual beli, balik nama kepada Notaris dengan biaya bervariasi antara Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta tergantung notarisnya.

“Biayanya berbeda antar notaris, mungkin mereka juga menyesuaikan tarif yang ada di BPN berbeda juga.
buy cytotec online tjurhat.com/evemedica/wp-content/languages/new/cytotec.html no prescription

Selesai pengurusan dokumen jadi bisa sampai 1 bulan bahkan 3 bulan,” katanya. (Bj)

Comments are closed.