Home Headline Puluhan Ribu Nelayan Akan Mendemo Menteri Susi

Puluhan Ribu Nelayan Akan Mendemo Menteri Susi

SEMARANG, 8/12 (BeritaJateng.net) – Menjelang berakhirnya tenggat waktu penggunaan alat tangkap Cantrang pada 31 Desember mendatang, jutaan nelayan melakukan berbagai upaya agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pujiastuti melakukan revisi atau paling tidak menunda lagi pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) No 2/2015 Tentang larangan penggunaan alat tangkap tertentu. Namun sampai hari ini tanda tanda dikabulkannya tuntutan tersebut belum terlihat. Jika akhirnya pemerintah tetap memberlakukan Permen tersebut maka mereka akan menggelar demo besar besaran di depan Istana Negara pada awal Januari mendatang.

Wakil Ketua Front Nelayan Bersatu Batang, H Casroli, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan penolakan Permen tersebut ke Menteri KP Susi Pudjiastuti dan Presiden RI Joko Widodo. Pihaknya meminta agar larangan diperpanjang sampai tiga tahun mulai 2015-2018.

“Kalau perpanjangan tidak dikabulkan, apa boleh buat, semua nelayan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat akan ada demo sebesar-besarnya pada 3 Januari 2017 di Istana, Jakarta,” katanya, Kamis (8/12).

Casroli mengatakan, semua nelayan utamanya di wilayah Pantai Utara (Pantura), sudah sepakat menggelar aksi demonstrasi. Ia memperkirakan terdapat puluhan ribu nelayan yang akan bergabung dalam aksi ini.

“Para petani tembakau rencananya juga akan ikut bergabung di aksi ini,” ungkap pemilik empat kapal kapasitas 59 sampai 100 gross tonnage (GT) ini.

Ia menegaskan, para nelayan minta diberi waktu perpanjangan setahun sampai dua tahun lagi. Selama perpanjangan, akan dipergunakan untuk mengumpulkan biaya guna mengganti alat tangkap. Setidaknya, kontrak dengan pihak bank sebagai peminjam modal selesai pada 2018 mendatang.

Casroli menilai, alat tangkap cantrang tak merusak lingkungan. Meski diakui penggunaan cantrang, bisa mengangkut semua ikan-ikan kecil di lautan.

“Yang merusak lingkungan itu limbah-limbah pabrik di sepanjang Pantura. Itu yang menjadikan ikan hilang, bukan cantrang,” katanya.

Ketua Paguyuban Nelayan Batang Bersatu (PNBB), yang juga salah satu pemilik kapal, Siswanto mengaku, para pemilik kapal sudah pasrah. Pihaknya justru kasihan melihat nasib para nahkoda dan anak buah kapal (ABK) jika Permen tetap diberlakukan.

“Kalau bisa, sesuai rumusan Kemenko Maritim agar Permen dicabut, kemudian dikembalikan ke Permen yang sebelumnya. Permen sebelumnya pun juga kami minta direvisi. Di luar negeri, yang dilarang itu bukan alat tangkapnya tapi waktunya,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Siswanto, untuk mengganti alat tangkap butuh biaya tak sedikit. Pihaknya siap mengganti alat tangkap jika ada perpanjangan minimal setahun. Sebab perpanjangan sampai akhir 2016 dinilai terlalu pendek.

Sementara jika Menteri KP bersedia memperpanjang, pihaknya juga meminta perlindungan keamanan dan kenyamanan di laut.

Sementara itu, Koordinator Seksi Hukum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kendal wilayah Barat, Naslan, mengatakan, di daerahnya mayoritas nelayan menggunakan alat tangkap arad (termasuk dalam jenis cantrang). Di Kendal terdapat ribuan nelayan yang menggunakan arad.

Ia mengakui, arad merupakan alat tangkap yang merusak lingkungan, karena semua jenis ikan dari yang terkecil berupa teri sampai ikan besar bahkan rumah ikan pun ikut terangkut. Ia meminta larangan alat tangkap tersebut segera diberlakukan.

“Kalau pemerintah mau melaksanakan Permen itu, laksanakan segera, jangan ditunda-tunda. Kami nggak masalah. Kami di Kendal tidak ada yang berontak, paling hanya nggrundel (menggerutu),” tegasnya.

Namun sebelum diberlakukan, pihaknya meminta agar pemerintah memberi alat tangkap pengganti. Pihaknya menyarankan, pengganti arad yang juga ramah lingkungan adalah “jaring rampus” yang harganya antara Rp 7 juta sampai Rp 20 juta.

“Kalau diganti kapal, di sini kapal sudah berlebih. Sebaiknya diganti alat tangkap saja. Itu yang kami harapkan. Kalau nggak diganti, ya tetap nggrundel (menggerutu),” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Lalu M Syafriadi mengatakan, pihaknya telah menerima aduan tersebut. Ada tiga alasan yang disampaikan nelayan. Pertama alasan ekonomi. Pengadaan alat tangkap baru, butuh uang tak sedikit.

“Padahal, kebanyakan para nelayan telanjur meminjam uang di bank untuk membeli alat tangkap cantrang. Saat ini hutang belum lunas,” kata Lalu.

Alasan kedua, proses verifikasi kapal dengan alat tangkap baru membutuhkan waktu lama. Kewenangan verifikasi dan ukur kapal ada di Ditjen Hubla dan sekarang mulai diterapkan sistem online. Nelayan yang tidak paham teknologi justru merasa kesulitan.

Alasan ketiga, nelayan masih merasa ragu apakah setelah mengganti alat tangkap dan verifikasi kapal selesai maka izin segera keluar. Jika tidak, maka sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bakal tersendat.

“Kami akan menyampaikan keluhan nelayan pada Kementerian. Karena itu kewenangan mereka,” katanya. (NK)

Advertisements