Home Lintas Jateng Puluhan Carik dan Perangkat Desa Keluhkan Penurunan Penghasilan

Puluhan Carik dan Perangkat Desa Keluhkan Penurunan Penghasilan

965

carik

Jepara, 02/4 (BeritaJateng.net) – Puluhan perwakilan sekretaris desa (carik) dan perangkat desa di Kabupaten Jepara mengadu ke DPRD Jepara, Kamis (02/3). Perwakilan carik ini diterima oleh Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Wakil Ketua DPRD Pratikno, Ketua Komisi A Junarso dan anggota komisi A lainnya, di ruang serba guna DPRD Jepara. Kedatangan carik dan perangkat desa ini untuk meminta dukungan dan solusi terkait implementasi UU Desa yang membuat penghasilan mereka semakain sedikit.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh para carik yakni diantaranya meminta agar tambahan penghasilan (tamsil) disamakan dengan sekretaris kelurahan, meminta agar tanah bengkok tetap menjadi penghasilan tetap petinggi bukan masuk sebagai pendapatan asli desa serta terkait penyetaraan ijazah bagi carik PNS.

“Jika dibandingkan dengan sekretaris kelurahan, beban kerja yang dipikul oleh carik jauh lebih berat karena bekerja selama hampir 24 jam. Untuk itu kita meminta agar tamsil yang diberikan sama yakni sebesar Rp 1.250.000 perbulan, bukan hanya Rp 600 ribu seperti yang selama ini kita terima,” ujar Ahmad Zen, Carik Desa Tedunan Kecamatan Kedung.

Zen menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan audiensi kepada bupati Jepara untuk membahas permasalahan ini. “Sebelumnya bupati menyatakan akan menyepakati tentang ini asalkan DPRD juga menyetujuinya, sehingga kita meminta agar dewan juga menyetujuinya,” imbuhnya.

Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi menyatakan, jika bupati sudah menyepakati soal tamsil itu, kita tentu juga akan menyepakatinya. Akan tetapi, semua tentu kembali kepada kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Jepara. “Kita meyakini jika pemkab sudah menyetujui, tentu sudah dilakukan kajian termasuk kemampuan anggaran. Jika memang anggaran memungkinkan tidak menjadi masalah,” jelas politisi PDIP ini.

Terkait dengan UU tentang Desa yang membuat penghasilan petinggi dan perangkat desa berkurang, Dian menyatakan, sebagai bagian dari partai pemegang kekuasaan, PDI Perjuangan Jawa Tengah sudah meminta agar UU itu ditunjau ulang. “Karena keberadaan UU itu membuat sebagian besar wilayah khususnya di Jawa dirugikan. Keluhan dan masukan sudah banyak diterima dan jika memang tidak relevan perlu dilakukan perubahan di UU itu,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubag Pemerintahan Desa Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara M Taufik membenarkan jika sebelumnya perwakilan carik sudah melakukan audiensi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada 26 Maret 2015 lalu. Akan tetapi, menurutnya, pemkab baru akan membahas masalah itu dalam rapat pecan depan. “Rapat untuk membahas masalah itu akan dilakukan pekan depan termasuk kajian terhadap kemampuan anggaran,” ujarnya.

Sedangkan untuk permasalahan bengkok, pemkab bersama dengan Komisi A DPRD, perwakilan petinggi, camat dan perangkat sebelumnya sudah melakukan konsultasi ke kementrian dalam negeri untuk menanyakan perihal status bengkok ini. Namun hasilnya yakni tetap sesuai dengan amanat UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang desa yakni bengkok yang semula merupakan penghasilan tetap petinggi dan perangkat kini masuk ke dalam pendapatan asli desa, dimana maksimal hanya 30 persen yang boleh digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji.

“Kita sadar dengan aturan ini penghasilan petinggi dan perangkat akan semakin drop. Tapi jika memang regulasi mengamantakan seperti itu ya gimana lagi. Kita juga sudah dua kali mengirimkan surat ke kemendagri menanyakan hal yang sama tapi juga belum ada respon,” jelasnya.

(BJ18)