Home Lintas Jateng Proses Recruitmen Direksi PDAB Tidak Transparan, Komisi C Minta Dihentikan

Proses Recruitmen Direksi PDAB Tidak Transparan, Komisi C Minta Dihentikan

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 22/6 (BeritaJateng.net) – Proses recruitmen Direksi Baru Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dianggap tidak transparan. Oleh karena itu Komisi C DPRD Jawa Tengah minta agar dihentikan terlebih dahulu dan dilakukan beberapa perbaikan.

Wakil Ketua Komisi C Hj Hartini mengemukakan, hasil rapat Komisi C dengan Tim Ahli Recruitmen Direksi PDAB, Dewan Pengawas dan Tim Revitalisasi Perusda jumat ((19/6) diketahui bahwa proses recruitmen sudah berjalan namun tidak melibatkan Komisi C. Oleh karena itu dalam rapat tersebut Komisi C minta agar proses recruitmen dihentikan sementara.

“Sesuai dengan UU No 23/14 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah itu terdiri dari Gubernur dan DPRD. Oleh karena itu proses recruitmen harus melibatkan DPRD,” ungkapnya, Senin (22/6).

Proses recruitmen, jelas Hartini, dilakukan oleh Tim Ahli Recruitmen Direksi PDAB dengan mendasarkan pada akan habisnya masa jabatan Direksi PDAB sekarang pada 9 Agustus mendatang. Langkah awal sudah dilakukan dengan pengumuman di media massa pada tanggal 3 dan 5 Juni yang lalu.

“Dua kali diumumkan, pada pengumuman pertama belum ada yang mendaftar dan baru pada pengumuman yang kedua ada delapan orang yang mendaftar,” jelasnya.

Anggota Komisi C Muhammad Ridwan menambahkan, direksi PDAB yang sekarang memiliki prestasi yang cukup bagus ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari PDAB sebesar Rp. 2 miliar lebih pada tahun 2014. Sementara tahun 2011 ketika PDAB didirikan, setoran yang bisa diberikan hanya sebesar Rp. 11 jutaan.

“Berdasar Perda No 7 Tahun 2012 Tentang PDAB pasal 28 ayat 3, masa jabatan direksi adalah 4 tahun dan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan jika terbukti bisa meningkatkan kinerja perusda,” jelasnya.

Menurut Ridwan, direksi yang saat ini menjabat layak untuk diangkat kembali dari pada mencari direksi lain namun belum tentu hasilnya lebih bagus. Proses yang dilakukan sekarang menurut Ridwan merupakan gambling dan terlalu berresiko.

“Saya sudah melakukan rekam jejak terhadap delapan pelamar yang masuk. Dari delapan orang, setidaknya tiga diantaranya memiliki masalah dengan jabatan yang ditinggalkan sebelumnya,” katanya.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dari semua pihak terkait terlebih tim ahli recruitmen direksi PDAB. Kalau dipaksakan, figur figur bermasalah yang saat ini melamar akan menjadi masalah baru di PDAB dan tujuan untuk mendapatkan direksi baru yang lebih baik dan mampu memberikan PAD yang lebih baik tidak akan tercapai.

Selain itu, tambah Ridwan, Perda No 7 Tahun 2012 yang menjadi dasar pembentukan PDAB dinilai tidak sempurna. Proses recruitmen sementara dihentikan sambil dilakukan revisi atas beberapa pasal yang tidak sempurna.

“Sementara dilakukan revisi Perda, Gubernur bisa mengangkat pelaksana tugas (PlT) direksi untuk menjalankan tugas sampai proses recruitmen selesai dan diperoleh direksi baru. Bisa saja direksi lama diberi tugas sebagai PlT untuk menjamin kelanjutan kinerja perusahaan,” jelasnya.

Proses recruitmen selanjutnya harus melibatkan DPRD karena merupakan wujud controlling yang menjadi tupoksi dewan agar proses berjalan dengan fair, terbuka dan diketahui oleh masyarakat. (BJ13)