Home Nasional Program Kartu BBM Nelayan Perlu Pembenahan Tata Niaga

Program Kartu BBM Nelayan Perlu Pembenahan Tata Niaga

image

Jakarta, 3/12 (Beritajateng.net) – Program pemberian kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dinilai perlu melaksanakan pembenahan tata niaga terlebih dahulu agar BBM bersubsidi benar-benar dapat diserahkan kepada nelayan yang layak menerimanya.

“Kartu BBM nelayan efektif jika tata niaga BBM dibenahi terlebih dahulu, utamanya bagi masyarakat nelayan yang berada di Indonesia bagian timur,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut Abdul Halim, kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak didahului dengan perbaikan tata niaga subsidi dari hulu ke hilir, termasuk alokasi untuk nelayan.

Ia mengingatkan, selama ini problem yang dihadapi nelayan tradisional adalah pasokan yang tidak reguler, serta stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang tidak ada dan tidak berfungsi.

Selain itu, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah distribusi yang menyimpang dan harga BBM bersubsidi yang fluktuatif ketika pasokan kosong dan nelayan terpaksa membeli ke tempat lain.

Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan agar pembenahan tata niaga termasuk alokasi BBM yang dipastikan dipasok secara reguler dan perbaikan fungsi Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).

Hal itu, ujar dia, agar SPDN hanya melayani mereka yang berhak memperoleh bukan pelaku perikanan skala besar, serta agar adanya jaminan harga yang tidak berubah-ubah.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menargetkan layanan kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencakup 2.400 kapal nelayan sampai akhir 2014.

“Setelah Cilincing (DKI Jakarta), kami targetkan fuel card sudah bisa diterapkan di Tegal (Jawa Tengah) dan Lamongan (Jawa Timur) pada sekitar 2.400 kapal sampai akhir tahun,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Selasa (25/11).

Menurut dia, penggunaan kartu akan mengatur penggunaan BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan secara tepat sasaran karena sistem itu memungkinkan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal.

Nelayan, lanjut dia, juga dapat mengetahui pasti volume BBM bersubsidi yang tersisa yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu.

Kartu BBM nelayan itu juga merupakan pengembangan lanjutan dari kartu serupa untuk transportasi darat yang telah diterapkan di Batam.

Untuk mendapatkan kartu BBM, nelayan mesti membuka rekening tabungan dan mendaftarkan kartu tersebut ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jakarta untuk memperoleh kuota BBM.

Dalam kartu akan terdata nama pemilik dan kapal serta kuota BBM bersubsidi bulanan sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.(ant/pj)

Advertisements