Home Headline Praktisi Nilai Kasus OTT “WS” Momentum “Bersih-bersih” di KPU

Praktisi Nilai Kasus OTT “WS” Momentum “Bersih-bersih” di KPU

1804

SEMARANG, 10/1 (Beritajateng.net) – Kasus OTT KPK yang melibatkan komisioner KPU “WS” dan 3 orang lainnya yaitu “HM” (mantan Caleg DPR RI dari PDIP), “SAE” (staff Sekjend PDIP) dan ATF (mantan anggota BAWASLU) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sangat menciderai dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Adanya kongkalikong untuk melakukan Pergantian Antar Waktu anggota DPR RI ini merupakan tantangan bagi KPK untuk dapat mengungkap kasus ini secara profesional dan transparan kepada Siapapun juga yang terlibat.

“Adanya kongkalikong (konspirasi jahat) antara oknum anggota KPU dan mantan anggota Bawaslu yang notabene mereka adalah dari lembaga penyelenggara Pemilu dengan Caleg dan staff petinggi partai telah membuka mata publik bahwa tindakan korupsi “Suap menyuap” dengan pejabat penyelenggara Pemilu bukan hanya sekedar isu atau rumor di tengah masyarakat,” ungkap Aris Septiono, Advokat/praktisi hukum, di Semarang, Jumat (10/1).

Menurut Aris yang juga pengacara Sigit Ibnugroho yang menggugat keputusan PN Jakarta Selatan dalam kasus pencoretan caleg DPR RI terpilih dan saat ini masih dalam proses persidangan ini menjelaskan, bisa jadi praktek demikian tidak hanya terjadi saat ini, tapi bisa juga terjadi pada waktu waktu sebelumnya.

Kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan kasus korupsi lainnya yang mungkin terjadi,
ditubuh KPU, apalagi jika melihat harta kekayaan “WS” yang cukup fantastis untuk seorang anggota KPU yang sudah malang melintang di KPUD sejak tahun 2003, melebihi harta kekayaan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin maupun Pejabat Negara lainnya.

“Sudah banyak contoh kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan bisa berkembang ke kasus korupsi lainnya yang dilakukan oleh tersangka,” jelasnya.

Apabila “WS” mau memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif, tentu dapat membongkar kasus apa saja yang telah dia lakukan dan siapa saja yang terlibat didalamnya, termasuk ada atau tidaknya keterlibatan anggota KPU lainnya, mengingat sifat kolektif kolegial KPU dalam mengambil keputusan.

Aris menambahkan, kasus PAW anggota DPR RI mengingatkan pada kasus Penggantian Caleg Terpilih dari Partai Gerindra, dimana KPU sudah menetapkan Caleg Terpilih pada sidang pleno KPU tanggal 31 Agustus 2019, namun tiba-tiba diganti dengan Caleg lainnya sesuai permintaan Partai (Gerindra).

“Kasus ini menjadi janggal dan tidak adil karena menetapkan Caleg Terpilih sesuai keinginan Partai, bukan berdasar perolehan suara terbanyak,” tambahnya.

Statemen Ketua KPU tanggal 9 Januari 2020 yang menyatakan penetapan anggota DPR RI dari PDIP dapil Sumsel I yaitu Riezky Aprilia menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia, berdasarkan perolehan suara terbanyak bertolak belakang dengan kasus Partai Gerindra, KPU justru menetapkan Caleg Terpilih sesuai keinginan Partai, sedangkan Caleg yang memperoleh suara terbanyak di coret (tidak dilantik).

“Ada apa dibalik itu? Kami berharap kepada KPK untuk dapat mengungkapnya termasuk memeriksa semua komisioner KPU apakah pernah “memainkan” kewenangannya dalam pesta demokrasi kemarin? Hal ini juga untuk menjawab sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPU beserta hasil Pemilu yang Jujur dan Bersih dari praktek KKN,” pungkasnya.

(NK)