Home Lintas Jateng PPJP: Uang Keamanan Lapak Johar Adalah Kesepakatan Bersama

PPJP: Uang Keamanan Lapak Johar Adalah Kesepakatan Bersama

Pedagang mulai memperbaiki lapak dagangan mereka agar dapat beraktifitas kembali di lapak sementara pasar Johar di kawasan MAJT.

Semarang, 4/5 (BeritaJateng.net) – Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, Jawa Tengah, menyatakan penarikan uang keamanan di Lapak Sementara Pasar Johar merupakan hasil kesepakatan dengan perwakilan pedagang.

“Keberadaan keamanan di Lapak Johar sangat dibutuhkan, sebagaimana sebuah perumahan pasti dijaga oleh satuan pengamanan (satpam),” kata Ketua PPJP Kota Semarang Suwanto di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkannya usai beraudiensi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk mengklarifikasi penarikan uang keamanan yang dikeluhkan sejumlah pedagang di Lapak Sementara Pasar Johar.

Pascakebakaran Pasar Johar, Pemerintah Kota Semarang membangun lapak sementara di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang untuk menampung 4.000-an pedagang korban kebakaran.

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi sebelumnya juga memberikan pernyataan tegas untuk menghentikan segala penarikan iuran kepada pedagang yang membuat sebagian pedagang menolak membayar uang keamanan.

“Yang dimaksud (Wali Kota, red.) itu sebenarnya penarikan retribusi dan parkir. Pasalnya, setiap pedagang yang keluar-masuk dikenai (penarikan, red.) terus sehingga dirasa memberatkan,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, mengenai uang keamanan sebelumnya sudah disepakati oleh perwakilan pedagang, ketua kelompok, dan pam swakarsa dengan mengenai Rp10 ribu untuk setiap stiker penanda ukuran lapak.

Karena pihak Pemkot Semarang tidak menyediakan petugas keamanan, lanjut dia, PPJP Kota Semarang bekerja sama membentuk pam swakarsa untuk menjaga keamanan di Lapak Johar selama 24 jam nonsetop.

“Kalau tidak ada (penarikan, red.) uang keamanan, lalu yang menggaji mereka (pam swakarsa, red.) siapa? Jumlah mereka sebanyak 70 orang. Mereka mengenakan seragam atas batik,” kata Suwanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko membenarkan pernyataan wali kota mengenai pelarangan penarikan pungutan hanya berlaku untuk retribusi pasar dan parkir.

“Untuk retribusi pasar dan parkir, kan masuk ke kas daerah, sementara untuk uang keamanan itu berdasarkan kesepakatan antara perwakilan pedagang dan PPJP Kota Semarang,” katanya.

Trijoto mengakui bahwa Pemkot Semarang tidak menyediakan petugas keamanan untuk menjaga barang-barang dagangan pedagang karena sesuai dengan aturan memang menjadi tanggung jawab masing-masing pedagang.

Terkait dengan keamanan, kata dia, pedagang dapat bekerja sama dengan pihak lainnya, sebagaimana diupayakan PPJP Kota Semarang dan diharapkan tidak ada kesalahpahaman di lapangan. (Bj)