Home Headline PPD Kirimkan Petisi Kepada Bupati dan DPRD, Tolak UU Desa

PPD Kirimkan Petisi Kepada Bupati dan DPRD, Tolak UU Desa

image

Jepara-06/04(Beritajateng.net) –Penolakan terhadap pemberlakuan UU tentang desa yang membuat bengkok tidak lagi menjadi penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa terusmenyeruak. Setelah, beberapa hari lalu, perwakilan carik mengadu ke DPRD Jepara, kini giliran Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara mengeluarkan petisi yang ditujukan kepada bupati Jepara dan ketua DPRD Jepara. Petisi tersebut disampaikan sesudah pengurus PPD periode 2015-2019 dikukuhkan, Senin (6/4).

Petisi yang ditandantangani oleh Ketua PPD Ahmad Santoso itu disampaikan oleh perwakilan pengurus PPD kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi di ruang serba guna DPRD Jepara seusai kedua pejabat itu menghadiri rapat paripurna penyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) tahun 2014.

Sekjen PPD Moh Shodiq mengatakan, petisi yang disampaikan berisi enam hal, pertama menuntut bupati untuk segera membuat peraturan bupati (perbup) tentang kewenangan dan pengelolaan hal asal usul desa,kedua menuntut untuk bengkok masih dalam penggarapan petinggi dan perangkat desa masuk dalam peraturan daerah, sesoal SK bupati sampai masa jabatan berakhir. 

Ketiga, meminta kepada bupati dalam pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 khusus PP 43pasal 100 diberlakukan sampai menunggu saat transisi masa jabatan petinggi 2013-2019, keempat memohon kepada bupati dan DPRD membnatu proses perubahan atau amandeman PP43 tahun 2014 khususnya pasal 100.

“Kelima apabila poin 1,2,3 dan 4 tidak bisa diakomodir, petinggi dan perangkat dimungkinkan tidak bertanggung jawab secara optimal dalam melaksanakan pemerintahan desa. Akan tetapi, jika tuntutan itu dipenuhi, maka PPD siap membantu program-program bupati dalam membangun Jepara yang aman, damai, sejahtera sesuai dengan tujuan,” ujarnya.

Shodiq menambahkan, pemerintah jangan hanya mengambil bengkok yang merupakan hak petinggi dan perangkat, namun juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah yakni pemberian dana kepada desa sebesar 10 persen dari APBN.

“Selagi kewajiban belum ditunaikan, maka hak petinggi tidak seharusnya diambil,” jelasnya.

Anggota kehormatan PPD Khoirul Anam menyatakan petisi ini dibuat didasari upaya pemiskinan terhadap petinggi dan perangkat desa di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Jepara. “Dengan hanya diberi kewenangan maksimal 30 persen dana desa untuk operasional, hal ini jelas pemiskinan kepada petinggi dan perangkat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan menerima petisi yang disampaikan oleh PPD dan akan dilakukan pembahasan ditingkat Pemkab Jepara. “Kita mengapresiasi keberadaan PPD yang baru saja dilantik langsung bekerja, namun perlu dilakukan diskusi untuk membahas masalah ini,” ujar Marzuqi.

Menurut bupati, pemkab sebenarnya tidak tinggal diam atas berbagai masukan yang disampaikan oleh petinggi dan perangkat desa perihal UU desa utamanya pengalihan tanah bengkok ini. Pemkab, menurutnya, sudah berulang kali melakukan upaya termasuk berkonsultasi ke pemerintah pusat, namun hingga kini memang belum ada hasilnya. (BJ18)