Home Headline Polisi Selidiki Pelaku Pemerasan Izin HO oleh Pemkot

Polisi Selidiki Pelaku Pemerasan Izin HO oleh Pemkot

Ilustrasi
image
Ilustrasi

Semarang 17/4 (Beritajateng.net) – Penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang mengusut kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin HO atau izin gangguan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh oknum dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dan Sat Pol PP Kota Semarang. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto mengaku sudah menerima informasi terkait kasus tersebut.

“Itu masih pengaduan ke kami. Mengetahui itu sudah menyelidiki,” kata Sugiarto, Jumat (17/4). 

Sugiarto menambahkan pihaknya akan menelusuri kasus dugaan pemerasan dengan modus pungli dalam pembuatan ijin gangguan dalam kegiatan usaha dengan memintai klarifikasi pihak BPPT dan Sat Pol PP.

“Dua instasi nanti akan kami klarifikasi. Selain itu akan ditelusuri dengan mengumpulkan data-data,” ujarnya. 

Lebih lanjut pihaknya akan memintai keterangan dari pihak masyarakat yang menjadi merasa menjadi korban dalam kasus ini. Termasuk bukti-bukti awal dari pihak korban. 

“Pihak yang mengadu sudah dimintai keterangan,” imbuhnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya kasus ini mencuat setelah seorang pemborong bernama, Daniel Andi Nugroho (35) warga Plamongan Indah Pedurungan, Kota Semarang melaporkan kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh dua instansi.

Perizinan itu diajukan sejak bulan Desember 2014. Selama proses pengurusan, dia mengaku diminta ke sana-sini dan diminta membayar uang dengan dalih biaya administrasi pengurusan. 

“Totalnya sudah membayar Rp 6 juta. Tapi izin HO tersebut hingga kini tidak diberikan,” katanya. 

Daniel tambah jengkel karena belakangan justru dipaksa menulis dan menandatangi surat perjanjian pembongkaran bangunan ruko. “Saya merasa diperas, karena sudah berkali-kali dimintai uang, tapi kok malah dipaksa membuat surat pembongkaran bangunan,” katanya. 

Tidak hanya oknum BPPT, Daniel juga dimintai uang oleh oknum Sat Pol PP Kota Semarang yang sering kali datang di lokasi bangunan di daerah Kedungpane Ngaliyan. 
Disebut, oknum BPPT yang memaksa membuat surat pembongkaran adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial LS dari bagian DTK (Dinas Tata Kota) dan NK di bagian IMB (Izin Mendirikan Bangunan).(BJ04)