Home News Update Pilkada Serentak Sebaiknya Dirumuskan Secara Teknokratia

Pilkada Serentak Sebaiknya Dirumuskan Secara Teknokratia

Yogyakarta, 31/12 (Beritajateng.net) – Pembahasan Pilkada serentak sebaiknya dirumuskan secara teknokratis yakni dengan melibatkan akademisi, organisasi non-pemerintah, serta kalangan media terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR, kata seorang pengamat.

“Isu Pilkada serentak jangan dulu digarap secara politis di DPR, agar keputusan akhirnya benar-benar mencerminkan yang dinginkan rakyat,” kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Ghaffar Karim di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Ghaffar, DPR perlu menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu, sebelum membahas dan memutuskan isu-isu strategis. Alasannya, keberadaan pihak yang masih saling berselisih di DPR berpotensi menjadikan berbagai isu atau kebijakan menjadi komoditas politik.

“Sampai sekarang DPR masih sulit diduga, negosiasi internal masih belum selesai. Saya kira mereka masih memerlukan beberapa bulan lagi untuk memutuskan isu-isu yang strategis,” ucapnya.

Dia mengatakan Pilkada serentak merupakan kebijakan yang akan mengubah cara penyelenggara mengelola pemilu, serta mengubah strategi parpol dalam berkompetisi, sehingga tidak perlu diputuskan secara terburu-buru.

Selain itu, menurut dia, penundaan pilkada serentak untuk 2015 lebih diperlukan mengingat energi masyarakat saat ini masih cenderung merosot pascapilpres 2014, selain juga masih tersisa konflik pilpres.

“Intinya, jangan sampai Pilkada serentak itu hanya menjadi imbas pilpres, dan imbas kekacauan politik lainnya,” tukas dia.

Hingga saat ini opsi penundan jadwal pilkada masih dibahas di DPR untuk merespons pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Perppu yang diterbitkan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan diputuskan disetujui atau tidaknya, pada masa sidang pertama DPR pada Januari 2015. (Ant/BJ)

Advertisements