Home Lintas Jateng Perusahaan Di Kudus Diimbau Membuat Skala Upah

Perusahaan Di Kudus Diimbau Membuat Skala Upah

(dok/ant)

Kudus, 14/11 (BeritaJateng.Net) – Perusahaan di Kabupaten Kudus, Jateng, diimbau membuat skala upah untuk menghindari kecemburuan antara pekerja yang lama dengan pekerja baru, kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Ludful Hakim.

“Dengan adanya skala upah yang mempertimbangkan kriteria pendidikan dan masa kerja, tentunya bisa berdampak pada kinerja para pekerja, karena ada keadilan dalam pemberian upah,” ujarnya, Jumat (14/11).

Jangan sampai, kata dia, pekerja yang memiliki masa kerja lebih lama justru mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang baru masuk kerja.

Ia mengakui, masih banyak perusaan yang menjadikan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebgai dasar pemberian upah.

Padahal, lanjut dia, UMK merupakan jaring pengaman pengupahan atau batas minimum dalam memberikan upah terhadap pekerja.

“Perusahaan yang masih menerapkan pemberian upah maksimal sesuai UMK kami ingatkan agar mengubah pemikiran seperti itu,” ujarnya.

Ia mengakui, pemkab hanya sebatas memberikan pembinaan dan mengingatkan ketika ada kesalahan.

Perusahaan yang tidak menerapkan skala upah, kata dia, memang tidak ada sanksinya.

Akan tetapi, lanjut dia, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK tentu akan diperingatkan.

Sebelum ketentuan UMK diberlakukan, kata dia, perusahaan punya kesempatan mengajukan penangguhan maksimal tanggal 20 Desember 2014.

“Jika tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pemberlakuan ketentuan UMK tentu semuanya dianggap mampu melaksanakan ketentuan tersebut,” ujarnya.

Untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memberlakukan ketentuan UMK, kata dia, akan dilakukan pengawasan secara tripartit yang melibatkan unsur pekerja, perusahaan dan pemerintah.

Besarnya usulan UMK tahun 2015 yang diusulkan ke Gubernur Jateng sebesar Rp1.380.000.

Usulan tersebut, berbeda dengan usulan dari SPSI sebesar Rp1.500.000 dan Apindo sebesar Rp1.300.000.

Karena belum ada kesepakatan, akhirnya Bupati Kudus Musthofa mengambil kebijakan setelah mempertimbangkan hasil kajian dari masing-masing pihak dengan mengusulkan nominal UMK Kudus 2015 sebesar Rp1.380.000.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, hasil survei KHL pada September 2014 sebesar Rp1.184.770, sedangkan rapat pertama anggota dewan pengupahan diusulkan nilai KHL setelah mempertimbangkan tingkat inflasi selama setahun dan pertimbangan lain sebesar Rp1.225.900.

Adapun besarnya UMK tahun 2014 sebesar Rp1.150.000 per bulan. (ant/pri)