Home News Update Pertemuan Dishub-Sopir Truk Temui Jalan Buntu

Pertemuan Dishub-Sopir Truk Temui Jalan Buntu

DEMO SOPIR TRUK

Semarang, 25/2 (BeritaJateng.net) – Pertemuan sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah dengan dinas terkait guna membahas pembatasan kelebihan muatan 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI), menemui jalan buntu.

Dalam pertemuan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng di Semarang, Rabu, para pengemudi truk satu per satu beranjak meninggalkan ruangan setelah mengetahui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak hadir.

Ketua API Jateng Suroso mengatakan bahwa pertemuan dengan Dishubkominfo dan Dinas ESDM Jateng ini hanya omong kosong dan tidak bisa menghasilkan keputusan apapun karena tiga tuntutan para pengemudi tidak dipenuhi.

Tiga tuntutan API Jateng itu adalah pemberlakuan toleransi JBI sebesar 75 persen, meminta Pemprov Jateng mempermudah izin galian C, dan mengembalikan seluruh armada serta alat berat yang disita saat melakukan penertiban.

“Pertemuan ini hanya giringan dan janji-janji palsu belaka, sedangkan gubernur justru yang tidak datang sendiri,” katanya.

Suroso mengungkapkan bahwa para pengemudi yang tergabung dalam API Jateng akan kembali menggelar unjuk rasa dengan skala yang lebih besar sampai dipenuhinya tiga tuntutan.

“Kami akan mengerahkan semua truk untuk menutup jalan pantura, waktunya kapan tinggal kesepakatan rekan-rekan,” ujarnya.

Kepala Dishubkominfo Jateng Satrio Hidayat mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan toleransi kelebihan muatan sebesar 75 persen seperti tuntutan para pengemudi.

“Kalau kami harus mengubah JBI tidak bisa, karena itu merupakan aturan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono yang ditemui terpisah mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengeluarkan alat berat yang disita saat melakukan penertiban karena sekarang sudah dijadikan barang bukti oleh kepolisian.

Menurut dia, yang berwenang melakukan hal itu adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, sedangkan Dinas ESDM Jateng hanya ketempatan untuk barang bukti.

Sebelumnya, ratusan anggota API Jateng telah berunjuk rasa guna menyampaikan tuntutan yang sama di depan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang pada Senin (23/2).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengungkapan bahwa pembatasan kelebihan muatan itu sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kelebihan Muatan yang didasarkan amanat Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas.

“Dalam UU tersebut, aturan untuk kelebihan pembatasan muatan justru 0 persen atau ‘zero tolerance’ dan lebih dari 5 persen, maka truk tidak boleh melintas,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Pembatasan kelebihan muatan sebesar 25 persen, kata dia, sudah diperhitungkan dan melalui berbagai pertimbangan dengan melibatkan kepolisian, pengusaha angkutan, serta akademisi.

“Kalau pembatasan kelebihan muatan diubah menjadi 50 persen dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulnya kecelakaan,” ujarnya. (ant/BJ)