Home Hukum dan Kriminal Perseteruan Alumaga vs Pengelola Gedung Eks Unaki Damai

Perseteruan Alumaga vs Pengelola Gedung Eks Unaki Damai

Berbagai pihak bersalaman bersama saat diambil kesepakatan.
Berbagai pihak bersalaman bersama saat diambil kesepakatan.

SEMARANG, 9/3 (BeritaJateng.net) – Perseteruan antara CV Alumaga dengan pengelola gedung eks Kampus Unaki Semarang berakhir damai setelah dilakukan mediasi oleh Pemkot Semarang. CV Alumaga diizinkan mendirikan reklame di atas pos polisi Jalan Pemuda atau depan gedung eks kampus Unaki tersebut.

“Reklame yang berdiri di depan eks kampus sudah sesuai prosedur, Pemkot Semarang mengizinkan reklame milik CV Alumaga dan dalam mediasi Alumaga bersedia merubah bentuk, ukuran reklame yang di atas pos polisi dari ukuran 3×6 horizontal menjadi 4×8 meter bentuk vertikal,” ujar Agus Setyo, kepala PJPR Kota Semarang.

Disinggung mengenai langkah pengelola eks Gedung Unaki yang telah PTUN kan Pemkot tentang keberdaan pos polisi yang dibangun oleh CV Alumaga, Agus Setyo mengatakan hal tersebut sesuatu yang wajar dan semuanya punya hak, namun harus dilihat dasar dan hukumnya. Namun demikian, langkah tersebut sudah selesai dan terjadilah mediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Dalam mediasi tersebut diambil kesepakatan bahwa pihak penglola gedung eks Unaki akan memperluas pos polisi tersebut dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat dan pihak pengelola gedung eks Unaki melayangkan surat ucapan terima kasih kepada para pihak termasuk CV Alumaga.

“Dalam mediasi diambil kesepakatan, pengelola gedung eks Unaki bersedia membangun kembali pos polisi yang sebelumnya dibangun oleh CV Alumaga dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat,” tambah Agus Setyo.

Sementara itu Ketua Aliansi LSM Kota Semarang, Tejo didampingi Aris Soenarto mengatakan, berdirinya reklame milik CV Alumaga tidak melanggar Perda karena berdirinya reklame tersebut sudah sesuai prosedur. Sehingga pengelola gedung yang mempersoalkan berdirinya reklame tersebut ke CV Alumaga tidak tepat.

“Kalau pengelola gedung mempermasalahkan berdirinya reklame itu ke CV Alumaga, menurut kami itu tidak tepat, karena CV Alumaga telah mengantongi izin dari Pemkot Semarang. Kalau mau mempermasalahkan ya ke Pemkot,” ujar Tejo.

Namun demikian lanjut Tejo, pihaknya sangat mendukung langkah Pemkot yang telah melakukan mediasi sehingga perseteruan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Pihaknya juga memberikan apresiasi yang sangat besar untuk pengelola gedung yang telah dengan kesadarannya membangun kembali pos polisi yang mana untuk kepentingan umum.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemkot yang telah mendamaikan kedua belah pihak dan kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak pengelola gedung yang telah dengan kesadarannya membangun kembali pos polisi karena itu untuk kepentingan masyarakat,” tambah Tejo.

Dengan telah selesainya persoalan tersebut, pihaknya minta kepada Pemkot Semarang untuk tidak lagi memberikan ijin kepada siapapun untuk mendirikan reklame baru di trotoar depan eks kampus Unaki tersebut. Karena di depan gedung itu sudah berdiri pos polisi dan dua reklame.

“Supaya tidak timbul persoalan baru, kami Aliansi LSM Kota Semarang minta kepada Pemkot untuk tidak memberikan ijin pendirian reklame baru di depan gedung tersebut, karena sudah ada dua reklame besar dan pos polisi,” tandas Tejo.

alumaga

Alumaga 2

Sementara itu, saat dimintai komentar mengenai dibangunnya kembali pos polisi oleh pengelola gedung, Ibrahim, salah seorang security di sekitar lokasi menyambut baik dengan adanya pos polisi tersebut. Karena keberadaan pos polisi itu sangat membantu untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Sudah sepantasnya masyarakat mencintai Polri yang selama ini telah mengayomi masyarakat, dengan dibangunnya pos polisi yang memadai akan membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan lebih cepat,” ujar Ibrahim.

Seperti diketahui, pasca berdirinya reklame milik CV Alumaga yang berdiri di atas polis polisi yang baru dibangun Jalan Pemuda, pengelola gedung eks Unaki mengajukan keberatan ke Pemkot Semarang dengan alasan mengganggu. Padahal pos polisi dan reklame tersebut tidak mengganggu akses jalan gedung tersebut. Untuk itu, pos polisi pun dibongkar dan dibangun kembali oleh Polrestabes Semarang dengan bangunan ala kadarnya.

Bahkan, pengelola gedung menggugat perizinan Pemkot Semarang ke PTUN. Dalam persidangan dimenangkan oleh pengelola gedung karena adanya kesalahan klausul Perda yang sudah tidak berlaku yang mana kesalahan tersebut karena BPPT kurang cermat, namun saat Pemkot Semarang hendak mengajukan banding dengan berdasarkan Perda baru Nomor 14 Tahun 2012, pengelola gedung dan Pemkot akhirnya berinisiatif menyelesaikan perseteruan itu dengan memediasi ke pihak CV Alumaga dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Akhirnya dalam mediasi tersebut diambil kesepakatan, Pemkot Semarang mengizinkan reklame milik CV Alumaga dengan ukuran 3×6 meter bentuk horizontal menjadi 4×8 meter ukuran vertikal. Sementara itu pengelola gedung membangun kembali pos polisi sebagaimana bangunan semula yang sebelumnya dibangun oleh CV Alumaga dan pos polisi tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. (BJ)