Home Hukum dan Kriminal Penyidik Tanyakan Kasus Suhantoro ke KPK Terkait Gratifikasi

Penyidik Tanyakan Kasus Suhantoro ke KPK Terkait Gratifikasi

image

Semarang, 22/5 (Beritajateng.net)-Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang akan koordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait tersangka Suhantoro. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Suhantoro selaku penyelenggara negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), tepatnya saat menjabat sebagai Kepala UPTD Kas Daerah DPKAD Kota Semarang, tidak melaporkan pemberian uang dari tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto mengatakan pihaknya akan konfirmasi ke penyidik KPK bidang gratifikasi. Hal itu ditujukan untuk apakah Suhantoro yang waktu itu menerima uang dari DAK dilaporkan atau tidak.”Kita butuh konfirmasi KPK untuk  memperkuat sangkaan pasal gratifikasi yang menjerat Suhantoro. Diketahui kejadian tersebut tidak dilaporkan,” katanya, Jumat (22/5). 

Sugiarto menambahkan, selain itu juga untuk memperkuat unsur pidana dalam kasus tersebut. 

Terpisah Kanit Tipikor Polrestabes Semarang AKP Zaenul Arifin mengatakan langkah untuk mempertanyakan ke KPK agar kasusnya yang ditangani tidak berhenti. “Belakangan banyak kasus Gratifikasi ditangani polisi, tapi tidak dikonfirmasi ke penyidik KPK. Hal ini untuk mengantisipasi adanya fenomena praperadilan yang belakangan kerap mencuat dalam proses hukum kasus korupsi,” imbuhnya.

Terkait gratifikasi itu sendiri telah dijelaskan dalam pasal 12B ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 tahun 2001, bahwa yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

Apabila pemberian itu sudah semestinya, diduga berkaitan dengan jabatan, maka sebaiknya penyelenggara negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Sehingga pejabat tersebut tidak tersangkut masalah pidana.(BJ04)