Penjaringan Perades Diduga Penuh Kecurangan, Ribuan Peserta Gruduk Kantor Bupati

BLORA, 28/1 (BeritaJateng.net) – Ribuan peserta tes penjaringan perangkat desa (Perades) di Blora, Jawa Tengah, menggelar aksi jalan kaki dari lapangan eks stadion Kridosono – DPRD – Kejaksaan Negeri Blora hingga ke kantor Bupati Blora.

Mereka kecewa tentang sistem tes Sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diduga penuh kecurangan. Didepan gedung DPRD mereka berorasi membeberkan bukti bukti kecurangan, yang dilakukan panitia maupun pihak ketiga.

Para peserta minta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kejanggalan dalam penjaringan tes CAT perades.

“Buktinya hanya di live streaming dan screenshotan. Pinginya Perades ini dibatalkan, ditunda pelantikan, karena terjadi kejanggalan kejanggalan dalam proses CAT kemarin, ” kata Suyatini peserta dari desa Sendangrejo, Ngawen, Kamis (27/1/2022).

Ia yang memiliki SK pengabdian selama 3 tahun sebagai Program Kemitraan masyarakat (PKM) dan PKK di desanya mengatakan, ada beberapa kejanggalan yang ia alami saat mengikuti tes CAT perades.

“Dalam waktu 4 menit, ada salah satu peserta yang berhasil mengerjakan 15 soal, 10 soal matematika, 5 soal Pancasila dan UUD’ 45 hasilnya sempurna. Yang kedua orang itu tidak bisa menutup komputer saat keluar (shut down),” imbuhnya.

Berbeda dengan Suyatini, peserta asal desa Gagakan, Kecamatan Kunduran Budi Ismail. Ia mengaku punya rekaman saat ditawari kepala desanya untuk membayar sejumlah uang, kalau ingin jadi perangkat desa.

“Yang menawari saya memang pak kepala desa, jadi Juli sebelum tanggal pengisian perades, rundown untuk tes perangkat desa muncul. Saya sudah digandeng untuk diajak,” katanya.

“Jadi dilakukan pembicaraan kalau mau jadi, memang harus stor dana, meskipun saya pengabdian full, itu tidak menjamin, (saya juga ada rekaman percakapan dengan kades), mereka melepas saya, saya juga akan melepas mereka,” jelasnya.

“Saya itu maharnya 100 juta untuk posisi di luar Sekdes. Karena yang saya tuju kan memang awalnya Sekdes, tapi saya disingkirkan dari Sekdes, tapi tetap masih menggunakan mahar 100 juta, isunya untuk Sekdes sekitar 500 juta up (keatas), realnya saya tidak bisa menjelaskan,” imbuh Budi.

Sementara Seno Margo Utomo selaku orator dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang mendampingi para peserta menuntut agar tes Perades dibatalkan.

“Tuntutan kami sama dengan demo yang pertama, namun ditambahi pembatalan tes perades, karena tes CATnya banyak kecurangan, cacat. Tadi malam kami memgajukan permohonan untukuji forensik ke lembaga negara,” ucap Seno.

“Setelah ini kita menyusun gugatan ke PTUN, dan juga ke DPR berharap nanti juga membentuk Pansus untuk membatalakan tes Perades, ” imbuhnya.

Para peserta dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tentang kekecewan peserta, dan pembatalan tes, akhirnya bubar karena Bupati, DPRD tidak mau menemui untuk berdiskusi. (Her/El)

Leave a Reply