Home Lintas Jateng Pengusaha Travel Keluhkan Calo Resmi di Kantor Imigrasi Semarang

Pengusaha Travel Keluhkan Calo Resmi di Kantor Imigrasi Semarang

Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang

Semarang, 29/10 (BeritaJateng.net) – Seorang pengusaha biro travel umrah, Haryanto, warga Semarang, mengeluhkan adanya istilah ‘calo resmi’ di kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Jalan Siliwangi Kota Semarang.

Saat itu, dia mengaku sedang mengantarkan costumernya yang merupakan jamaah umrah untuk mengurus Paspor dengan tujuan Arab Saudi. Tetapi dia mengaku justru diminta mendaftar menjadi “calo resmi” tersebut. Agar bisa memeroleh paspor untuk jamaah umrah costumernya.

“Saya datang bersama 10 calon jamaah umrah. Karena mereka adalah costumer kami, maka kami antar untuk bikin paspor sebagai bentuk pelayanan. Tetapi kami ditolak,” kata Haryanto saat mengadu kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang, baru-baru ini.

Haryanto mengaku, kemudian mendapat penjelasan dari salah seorang ‘calo resmi’ di kantor Imigrasi. Selama belum mendaftar dan menjadi anggota ‘calo resmi’ di Imigrasi, maka pihaknya tidak diperbolehkan membantu mengurus paspor jamaah umrah tersebut. “Inti dan arahnya bahwa saya diminta mendaftar menjadi calo resmi di Imigrasi,” katanya.

Selama belum menjadi anggota ‘calo resmi’, lanjut Haryanto, maka pihaknya disarankan untuk “nge-sub” kepada ‘calo resmi’ yang sudah ada.  “Dijelaskan, biaya pengurusan paspor (untuk tujuan Arab Saudi) Rp 355 ribu per- jamaah (kalau sudah terdaftar menjadi calo resmi). Tapi kalau masih ‘nge-sub’ kepada calo resmi, saya diminta bayar Rp 575 ribu per jamaah. Saya tidak mau, kami enggak jadi proses (mengurus paspor),” katanya.

Ia mengeluhkan kenapa pengurusan paspor di Imigrasi Semarang ada calo resmi. Juga mempertanyakan kenapa pihak Imigrasi justru membiarkan dan melegalisasi adanya calo tersebut? Menurutnya, biaya pengurusan paspor menjadi mahal. “Bayangkan saja misalnya dikalikan 100 jamaah per-hari saja, sudah berapa (keuntungan) pungutan tersebut,” ujar dia mengeluhkan praktek pungli selama ini masih begitu kuat mengakar di setiap lini pelayanan publik, meski kadang berbadan hukum.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan akan menyampaikan keluhan masyarakat tersebut kepada pihak terkait. Sebab Direktorat Jenderal Imigrasi Semarang merupakan struktur bagian dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah.

“Nanti saya komunikasikan ke pimpinan  (Kemenkumham Jateng, Red),” katanya.

Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi menyarankan, apabila masyarakat yang menemui praktek pungli agar direkam. Sehingga hal itu menjadi bukti untuk dilakukan tindak lanjut penanganan.

“Rekam saja jika menemui pungli. Bisa langsung laporkan melalui medsos,” ujarnya.

Dijelaskannya, pungli dan suap merupakan praktek berbeda yang sama-sama dilarang. Apa bedanya pungli dan suap? Kalau mau mengurus apa-apa berkaitan dengan pelayanan pemerintah, dan masyarakat merasa resah dan terbebani akibat pungutan tidak resmi, itu pungli. Sedangkan suap adalah upaya dari kedua belah pihak agar sama sama diuntungkan. “Umumnya yang sering dilaporkan kepada kami adalah soal pungli. Apakah kita semua sudah berhasil memberantas (pungli dan suap, Red)? Jawabannya terserah njenengan,” katanya.

Menurut Hendi, solusi pemberantasan praktek pungli maupun suap tidak hanya sertamerta tugas aparat. Tetapi juga merupakan tugas bersama masyarakat. “Obatnya ya revolusi mental, masyarakat sendiri harus mengubah perilaku yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Himron Mansur menegaskan tidak ada istilah ‘calo resmi’ di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Jika ada ‘calo resmi’, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun ia membenarkan adanya kelompok Biro Jasa dalam pengurusan paspor. “Tidak ada ‘calo resmi’. Adanya Biro Jasa. Itupun memiliki badan hukum, punya kantor sendiri dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan),” kata Himron dikonfirmasi melalui telepon.

Biro Jasa tersebut, kata Himron, tidak berada di Kantor Imigrasi Semarang. Melainkan beroperasi mencari costumer di sekitar Kantor Imigrasi Semarang. “Kami melarang mereka (Biro Jasa) mengambil pekerjaan di sini (Kantor Imigrasi Semarang, Red). Mereka harus melakukan aktivitas (melayani costumer) di kantornya sendiri,” katanya.

Kenapa Biro Jasa tetap beroperasi? Meski telah melarang mengambil pekerjaan di dalam Kantor Imigrasi Semarang, tetapi Himron mengaku tidak bisa melarang atau menghentikan Biro Jasa. Sebab, Biro Jasa tersebut berbadan hukum. “Mereka melakukan aktivitas usaha bidang jasa itu kan tidak melanggar hukum. Kecuali kalau dia melakukan pemerasan atau merugikan masyarakat itu melanggar hukum. Apalagi mereka berbadan hukum,” katanya.

Namun demikian, Himron menegaskan dan mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pengurusan paspor sendiri di Kantor Imigrasi. “Jangan melalui Biro Jasa maupun calo. Urus sendiri. Petugasnya ramah-ramah, ruangan ber-AC. Tinggal serahkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, foto, dan pembayaran Rp 355 ribu melalui transfer. Tiga hari pasti jadi.

Bikin paspor itu mudah kok, kenapa melalui Biro Jasa atau calo?” tegasnya.

Apalagi jika melalui calo tarifnya menjadi lebih mahal. Himron juga menegaskan tidak ada praktek pungli oleh petugas Imigrasi dalam pengurusan paspor. “Tidak ada transaksi tunai oleh petugas kami. Semuanya dibayar dengan cara transfer ke bank. Jika masyarakat menemui petugas Imigrasi melakukan praktek pungli tangkap saja. Siapapun orang yang memungut,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah mengunci praktek calo dengan cara memberikan akses kemudahan untuk pelayanan publik. Sebab, praktek percaloan muncul ketika sistem birokrasi tersebut dianggap sulit oleh masyarakat. “Kami sudah menutup peluang calo. Pelayanan kami sangat mudah. Maka kalau mau mengurus paspor ya datang sendiri di kantor kami,” katanya. (Bj)