Home Ekbis Pengusaha Nilai Kebijakan Pemkot Terkait Pajak Genset Tak Adil

Pengusaha Nilai Kebijakan Pemkot Terkait Pajak Genset Tak Adil

Tunggak Pajak, Parkir RS Permata Medika Disegel
          Semarang, 27/2 (BeritaJateng.net) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menggelar sosialisasi pengenaan pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri atau non-PLN kepada pengguna genset. Ratusan perwakilan perusahaan hadir dalam sosialisasi yang digelar di Hotel Pesonna Semarang.
         Dalam sosialisasi tersebut, perusahaan yang menggunakan genset dengan kapasitas 200 KVA atau lebih, maka akan dikenakan pajak penerangan jalan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Semarang No. 671/101 Tahun 2018 tentang penetapan harga satuan listrik atas penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN.
         Direktur PT Semeru Karya Buana, Iswahyudi, yang hadir dalam sosialisasi tersebut, keberatan dengan kebijakan tersebut. Ia mengatakan kebijakan pemungutan pajak atas pemakaian genset yang notabene milik sendiri itu tidak adil.
         “Pemerintah sudah dholim, tidak adil. Kami sebagai pengguna listrik, selalu membayar setiap bulannya. Kemudian pada saat listrik mati, maka mau tidak mau kami pakai genset. Nah genset itu kan milik kami sendiri, pakai bahan bakar sendiri. Kenapa itu dikenai pajak,” katanya.
         Menurut Iswahyudi, penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak penerapan jalan dan dikeluarkannya SK Wali Kota Semarang Nomor 671/101 Tahun 2018 itu tidak tepat jika dikenakan pada perusahaan.
          Dikatakannya, pemerintah menerapkan program agar banyak investasi yang masuk ke Kota Semarang. Akan tetapi jika banyak peraturan yang dinilai tidak pro investasi, maka pengusaha pasti enggan berinvestasi.
           “Jika kebijakan dan peraturannya gila seperti ini, mana ada perusahaan yang mau berinvestasi di Kota Semarang. Harusnya pemerintah melindungi investasi yang ada agar perekonomian semakin baik. Bukannya mempersulit,” ujarnya.
         Ia menuturkan, genset perusahaannya pernah mengalami kerusakan dan harus mengganti kompressor yang didatangkan dari Jerman. Untuk itu, dirinya harus mengeluarkan biaya sampai Rp 20 juta. “Lha yang seperti itu siapa yang ganti? Tidak ada. Kok malah dikenai pajak,” kesalnya.
         Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, pendapatan daerah dari pajak yang menjadi kewenangan Pemkot Semarang ada 11 sektor. Satu di antaranya sektor pajak penerangan jalan.
          “Nah, penerangan jalan itu ada yang dari sumber sendiri atau dari genset dan sumber lain yaitu PLN. Yang saat ini sedang kami upayakan adalah yang genset, itupun tidak semua dikenai pajak. hanya yang berkekuatan besar saja dengan batas minimal 200 KVA,” jelas Agus.
          Menurutnya, jumlah wajib pajak di Kota Semarang dari perusahaan pengguna genset dengan kapasitas tersebut ada sekitar 200 wajib pajak yang sudah memiliki izin INDP PTSP Jawa Tengah. Jumlah tersebut terbesar dibanding Kabupaten dan Kota lain di Jawa Tengah.
          Pajak penerangan jalan dari pemakai genset ini akan mulai diberlakukan 1 Maret mendatang. Jika pengusaha tidak mau membayar pajaknya, Agus mengancam akan memberikan sanksi berdasarkan ketentuan.
          “Maret besok mereka harus sudah mulai bayar pajak ke Pemkot. Itupun kalau mereka menggunakan. Artinya listrik padam, kalau tidak padam ya tidak menggunakan. Untuk itu kami sudah meminta jadwal pemadaman listrik dari PLN sehingga bisa melakukan pemantauan,” tegasnya.
         Adanya keberatan dari pengusaha yang merupakan objek pajak, menurut Agus, karena hal itu merupakan hal yang baru. Para pengusaha berpikir yang dikenai pajak hanya penerangan jalan. “Kan dalam nomenklatur Perda Penerangan Jalan disebutkan begitu. Bagi listrik dengan sumber sendiri atau genset juga dikenakan pajak,” tandasnya.  (El)