Home Hukum dan Kriminal Pengurus APBMI Jateng Wadul ke Ombudsman Pusat

Pengurus APBMI Jateng Wadul ke Ombudsman Pusat

Pengurus APBMI saat mengadu ke Obudsman pusat soal kasus Pelindo III Tanjung Mas Semarang.

Semarang, 14/6 (BeritaJateng.net) – Setelah mengadu ke DPRD Kota Semarang kemudian silaturahmi ke Kantor Ombudsman Jateng, Pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jateng juga mengadukan nasibnya atas ulah monopoli usaha PT Pelindo III Semarang ke Ombudsman Pusat.

Keluhan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Dirhubla Kementerian Perhubungan RI tertanggal 31 Mei 2016 yang isinya justru seolah telah melegalkan aktivitas bongkar muat Pelindo III Semarang, padahal kasus ini sebelumnya telah ditangani Polda Jateng yang telah menetapkan tersangkanya GM Pelindo III Semarang TS.

Namun yang patut disayangkan menurut Ketua APBMI Jateng, Romulo Simangunsong, justru sebab musabab keluarnya surat tersebut mengacu pada surat Ombudsman Pusat kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 15 Februari 2016 yang memberi saran perbaikan dalam pelayanan publik di Pelabuhan Semarang.

“Nah surat dari ombudsman pusat itu selama ini terus dijadikan acuan Pihak Pelindo untuk melegalkan ulah bongkar muat ilegalnya,” ujarnya.

Ditambahkan Romulo lagi, sebenarnya surat tersebut jika ditelaah dengan baik tidak berdampak apapun terhadap penetapan tersangka GM Pelindo III Semarang, karena sama sekali tidak menyentuh subtansi permasalahan yaitu pelanggaran pada undang-undang Pelayaran No.17 Tahun 2008.

Bahkan memperkuat sinyalemen telah terjadinya pelanggaran itu sendiri sebagaimana tercantum dalam surat Dirhubla pada point 2B yang memerintahkan KSOP Kelas I Semarang untuk melakukan penelitian atas persyaratan tehnis atas badan usaha pelabuhan yang mengadakan kegiatan di Pelabuhan Semarang khususnya dari dan ke kapal.

Kemudian juga diperkuat pada poin 3 yang disebutkan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan yang berlaku akan dilakukan revisi terhadap peraturan perundangan terkait kegiatan bongkar muat di Pelabuhan.

“Dalam hal ini sebenarnya pihak kementerian perhubungan RI mengakui adanya tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Semarang yang memperkuat juga adanya pelanggaran terhadap undang-undang pelayaran No. 17 Tahun 2008, apalagi surat tersebut juga bertentangan dengan surat dari Dirhubla Kementerian perhubungan RI sebelumnya Cq KSOP No. UM.003:36/10 /KSOP .TG Mas/15 tertanggal 30 Oktober 2015 yang intinya agar Pelindo III Semarang untuk segera menertibkan perizinan aktivitas bongkar muatnya di Pelabuhan Semarang,” papar Romulo.

Sedangkan ketika surat tersebut juga dimintakan klarifikasi kepada Pihak Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjen hubungan laut, Antonius Tony Budiono justru menyangkal jika surat tersebut keliru.

“Semua ini terjadi karena undang-undangnya yang abu-abu atau salah,” ujarnya.

Bahkan Tony pun tak akan pernah mencabut surat tersebut, kecuali pihak ombudsman pusat juga mencabut rekomendasinya.

“Kami tak akan mencabut surat itu, kecuali ada rekomendasi baru dari Ombudsman,” imbuhnya.

Ditempat terpisah Komisioner Ombudsman Pusat, Alvin Lie juga merasa aneh secara administratif munculnya surat rekomendasi dari lembaganya tertanggal 15 Mei 2016 yang terkesan tergesa-gesa, karena saat itu Ombudsman masih dalam keadaan demisioner menunggu komisioner yang baru.

“Waktu itu ombudsman baru demisioner, maka tak mungkin tiba-tiba ada rekom yang keluar,” tuturnya dikantornya di Jakarta.

Selanjutnya Alvin pun meminta APBMI segera mengadukan kasus ini secara tertulis kepada Ombudsman guna bisa menelusuri lebih lanjut.

“Silahkan APBMI mengadukan secara tertulis, kami akan telusuri kasus surat tersebut,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui Kisruh bongkar muat barang di Pelabuhan Semarang bermula dari adanya dugaan bongkar muat ilegal yang dilakukan pihak pelindo III Semarang pada pertengahan November 2015 lalu.

Dan kasus ini terus menyeruak setelah 6 (enam) bulan kemudian Pihak Penyidik Polda Jawa Tengah menetapkan GM Pelindo III Semarang TS sebagai tersangka Bongkar Muat Ilegal, kemudian atas penetapan tersangka tersebut, pihak Pelindo bereaksi dengan melakukan aksi unjuk rasa penolakan dikantornya, bahkan secara hukum telah melakukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.

Namun pihak APBMI Jateng pun tak tinggal diam bersama para pengusaha pelabuhan lainnya mengadukan kasus ini ke DPRD Kota Semarang, Ombudsman Jateng maupun pusat dan juga Kementerian Perhubungan RI dengan didampingi Pengurus APBMI Pusat serta beberapa perwakilan APBMI se Indonesia untuk mengklarifikasi sekaligus minta dicabutnya surat dari Dirhubla tertanggal 31 Mei 2016 yang dianggap telah merugikan pihak APBMI yang juga telah bertentangan dengan surat Dirhubla sebelumnya.

Dan jika tidak dicabut, rencananya pihak APBMI se Indonesia akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha. (RH/BJ)

1 COMMENT

  1. BUMN didirikan oleh pemerintah yg bertujuan untuk mendongkrak pendapatan negara dari usahanya akan tetapi sangat disayangkan apabila melihat kejadian yang memonopoli didalam usahanya sehingga para pengusaha swasta yg jga merupakan anak bangsa harus hengkang dari pelabuhan yg selama ini pelabuhan sebagai ladang mencari nafkah !!!! Sebaiknya pemerintah utk segera turun tangan khisusnya menteri perhubungan dan kemaritiman, spya anak bangsa ini menjadi bangsa yg bisa dibanggakan oleh anak bangsanya serta rakyatnya !!!! Tks wassalam

Comments are closed.