Home Ekbis Pengrajin di Jepara Apresiasi Penghapusan SVLK

Pengrajin di Jepara Apresiasi Penghapusan SVLK

mebel-2

Jepara, 23/4 (BeritaJateng.net) – Perajin atau Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) bidang mebel dan furnitur di Jepara mengapresiasi rencana Presiden RI menghapus sertifikat legalitas kayu atau SVLK. Pasalnya, perajin dinilai tak akan mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam pengurusan SVLK.

“Untuk industri besar memang tak masalah. Tapi untuk perajin tentu menyulitkan karena syaratnya rumit dan memerlukan biaya besar,” terang Ketua Asosiasi Perajin Kecil Jepara (APKJ), Margono.

Menurutnya, salah satu penyebab perajin enggan mengurus SVLK karena mereka tidak terbiasa dengan penataan dokumen dan syarat administatif lainnya.

Yang menjadi fokus perajin adalah bisa berproduksi. Keberadaan SVLK cenderung lebih menyulitkan perajin. Terlebih mereka belum memperoleh nilai tambah dari adanya SVLK.

“Perajin sudah cukup mendapatkan hambatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain harga kayu yang selalu naik tiap tahun. Yang terpenting, perajin belum memperoleh nilai tambah adanya SVLK atau tidak,” paparnya.

Selain itu, saat ini perajin dihadapkan pada krisis tenaga kerja. Menurutnya, hal ini cukup menyulitkan. Ditambah lagi saat ini terjadi penurunan produksi sebanyak 50 persen.

Banyak perajin yang gulung tikar. Pihaknya meminta agar kebijakan SVLK bagi perajin ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi perajin di lapangan.

“Tidak hanya digratiskan, tapi juga dihapuskan. Sebab meski digratiskan, tetap akan menyulitkan perajin,” katanya.

Sementara itu, direktur lembaga verifikasi legalitas kayu PT Mutu Hijau Indonesia, Rubiyanto Koestomo, dalam rapat monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan SVLK bagi IKM Jepara menyampaikan, SVLK bagi industri mebel dan furniture dinilai justru akan membuat pasar lesu.

Pasalnya, di pasar Eropa sendiri jelas semua produk olahan kayu harus memiliki legalitas yang membuktikan jika kayu yang dipakai legal.

Beberapa negara bahkan sudah meneken MoU kerjasama jika SVLK bisa digunakan sebagai bukti legalitas kayu untuk produk dari Indonesia.

“Jika tanpa SVLK, lalu dengan apa untuk bisa membuktikan olahan kita dari kayu yang legal. Pembeli di luar negeri (buyer), bisa tidak menerimanya. Isu lingkungan di Barat memang sensitif,” paparnya.

Dia menandaskan, untuk kelas ekspor, sertifikat legalitas kayu mutlak untuk dipenuhi. Selain itu, penghapusan SVLK akan menyakiti beberapa pengusaha yang sudah memilikinya. (BJ18)