Home Headline Penggusuran Warga Plampitan Diwarnai Kericuhan

Penggusuran Warga Plampitan Diwarnai Kericuhan

Suasana penolakan warga saat eksekusi warga oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang.

Semarang, 20/4 (BeritaJateng.net) – Kampung Kebonsari, Bangunharjo, Semarang Tengah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (20/4/2016). Hal tersebut terkait kemenangan pihak hotel Plampitan milik Bambang Nugroho Sanyoto yang menggungat ke Pengadilan.

Persoalan ini terkait sengketa lahan yang ditempati warga di Jalan Plampitan dengan pihak Hotel Plampitan yang bersebelahan. Lahan tersebut sampai sekarang berstatus milik negara, tapi warga sudah puluhan tahun menempati dan bahkan sebagian sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Hak terhadap penggunaan lahan negara tersebut diklaim milik Hotel Plampitan dengan dasar sebuah sertifikat hak guna bangunan (HGB). Dalam prosesnya, dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA) warga kalah. Proses hukum memutuskan hak penggunaan lahan itu milik pihak hotel. Sehingga, PN Semarang mengeluarkan surat eksekusi lahan.

Namun disisi lain ada seorang warga yang memiliki SHM ikut tergusur dalam eksekusi tersebut, bangunan yang baru jadi dan rencana akan segera ditempati oleh pemiliknya batal karena turut tergusur. Padahal, pemilik lahan saat ini sedang mengajukan banding.

Untuk pihak hotel sendiri awalnya akan membeli tiap-tiap rumah yang ditempati warga, rata-rata sekitar 70 m2 seharga Rp75 juta. Namun, warga menolak karena kisaran harganya sudah Rp400 juta-Rp500 juta.

“Saya hanya diselipkan edaran sebelum penggusuran dan tidak ikut masuk dalam daftar nama yang mengikuti sidang MA dan PK, disitu edarannya ditujukan kepada nama Tan Nusia tetapi dimasukkan di rumah saya yang terlelak di jalan plampitan no 25 , bahsawanya tanah SHM yang saya pegang tidak ada nama Tan Nusia dari pihak pertama hingga saya,” ujar Hendra Santoso.

“Saya sendiri saat ini sedang mengajukan banding ke Pengadilan tinggi kok tiba tiba saja rumah saya dieksekusi. Hingga saya mempertanyakan kepada petugas yang mengesekusi tersebut tetapi mereka bilang saya mendapatkan perintah dari PN, dan saya juga bertanya pada saat pembelian tanah pada tahun 2000 tidak ada masalah dari BPN dan dari bank karena saya membangun rumah ini bertahap juga pinjam dari bank tidak ada masalah, tetapi kenapa ikut tereksekusi ?,” tanyanya.

warga lain Imam mengatakan, dalam pembongkaran ini pihaknya berharap pemerintah dapat membantu agar dapat tali asih minimal bisa mendapatkan tempat tinggal walaupun bersifat ngontrak. (MG2)