Home News Update Penggusuran Tanah Diwarnai Ketegangan

Penggusuran Tanah Diwarnai Ketegangan

image

Semarang, 8/4 (BeritaJateng.net) – Ketegangan terjadi pada proses penggusuran rumah di Jalan Kumudaskoro Tengah, Kelurahan Bongsari, Semarang, pasalnya warga tidak mau mengosongkan rumahnya yang berdiri di tanah milik PT Wijati Aji dikarenakan belum memiliki putusan pengadilan yang sah. Proses penggusuran yang berjalan alot tersebut, akhirnya berhasil diredam setelah dilakukan mediasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dan masyarakat Bongsari yang diwakili kuasa hukumnya Ari Septiono mengajukan persyaratan damai.

Kabid Trantibunmas Satpol PP Kota Semarang,Kusnandir mengatakan, proses penggusuran kali ini warga meminta mediasi terlebih dahulu dengan beberapa tuntutan. “Proses sengketa ini memang berlangsung sudah cukup lama kurang lebih dua tahun, kami masih menghargai itikad warga dengan membuka kesempatan untuk mediasi. Dimana Satpol PP hanya menegakkan perda nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkapnya.

Sementara, lanjut Kusnandir, setelah melakukan perundingan dengan kuasa hukum maupun warga Bongsari akhirnya diperoleh tiga kesimpulan yakni, pertama warga mengakui tanah ini (Bongsari, Red.) memang masih sengketa. Kedua, warga meminta peluang mediasi untuk pemilik lahan dan yang ketiga, warga meminta untuk menunggu keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Sementara itu, Ari Septiono kuasa hukum warga menegaskan menolak penggusuran tersebut karena bertentangan dengan hokum. “Satpol PP itu tugasnya menegakkan Perda berdasarkan sepengetahuan Pemkot Semarang. Padahal setelah kami konfirmasi via phone ke Setda, ternyata Pemkot tidak mengetahui rencana penggusuran kali ini,” ujarnya.Terkait dengan penggususran tanah sengketa tersebut, Aris meminta Satpol PP tidak melakukan penggusuran berdasarkan permintaan dari orang per orang.

Menurutnya, warga bersedia untuk bermusyawarah secara baik-baik, jika pihak yang mengklaim memiliki surat-surat tanah bisa menunjukkan bukti tersebut.“Kalau memang konteksnya adalah program penegakan perda, atas tidak adanya IMB. Pertanyaan saya simple, kenapa hanya di lokasi ini? Coba cek saja di kota Semarang berapa bangunan yang tidak memiliki IMB. Ini jelas ada sesuatu, karena penggusuran disini hanya karena permintaan atau aduan PT Wijati Aji,” ungkapnya.

Ari mengakui, jika tidak diselesaikan lewat jalur hukum, pihaknya akan mengadukan permasalahan kali ini pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, dan Pemkot Semarang.Said Ibnu Mashudi, warga Kumudasmoro Tengah, Bongsari, Semarang yang juga biasa disebut ‘tanah reformasi’ ini mengaku berharap permasalahan sengketa tanah tersebut dituntaskan melalui proses huum yang berlaku.

“Kita tahu aturan hukum, kita sadar hukum jadi tidak perlu diusir, kalau sudah secara hokum ditetapkan kita akan keluar,” ungkapnya.

Ia menceritakan, awal mulanya warga menempati tanah itu ketika awal masa reformasi pada tahun 1997 hingga sekarang. Dalam perjalanannya, seluruh warga sudah membangun rumahnya dengan model permanen. Selama lebih dari 18 tahun menempati tanah tersebut, warga tidak mengetahui pemilik tanah tersebut dan Pemerintah Kota Semarang juga tidak melakukan penertiban hingga berkembang menjadi permukiman seperti sekarang.

“Kurang lebih ada 40 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sini. Selama ini, warga sini dimasukkan RT 8 RW 8 Kelurahan Bongsari secara administratif karena memang tidak boleh membentuk RT sendiri,” jelasnya.

Namun, sejak 2002 lalu pernah dilakukan mediasi  di Polrestabes, namun pihak PT Wijaya Aji yang mengklaim tanah ini, tidak menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan. “Dan pada hari ini tiba-tiba Satpol PP datang ingin membongkar bangunan rumah kami, jelas kami bersikeras menolak, karena belum ada keputusan pengadilan yang sah atas sengketa tanah ini,” katanya.

Dia mengakui sudah ada sekitar 16 KK yang menandatangani persetujuan pindah dengan tali asih sebesar Rp 7 juta/KK, tetapi sebagian besar warga lainnya memutuskan tetap bertahan di tanah tersebut. Warga menginginkan sengketa tanah itu diselesaikan di pengadilan sampai mendapatkan putusan hukum yang tetap, dan apabila dimenangkan PT Wijati Aji maka warga bersedia pindah dari kawasan itu. (BJ05)