Home Lintas Jateng Pengembangan Kawasan Kota Lama Telan Anggaran Rp 66 Miliar

Pengembangan Kawasan Kota Lama Telan Anggaran Rp 66 Miliar

Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (mbak Ita) saat meninjau kota lama Semarang.

Semarang, 16/9 (BeritaJateng.net) – Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang menyebutkan pengembangan infrastruktur kawasan Kota Lama dibantu pendanaan dari provinsi sebesar Rp66 miliar.

“Ada bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembiayaan infrastruktur kawasan Kota Lama pada 2017,” kata Ketua BPK2L Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Jumat.

Ita, sapaan akrab Hevearita mengatakan Kota Lama Semarang sebagai kawasan yang padat dengan bangunan-bangunan kuno merupakan aset yang harus dikelola secara baik oleh Pemerintah Kota Semarang.

Sebab, kata dia, tidak semua daerah memiliki kawasan sebagaimana Kota Lama yang ada di Semarang, apalagi Kota Lama sudah masuk dalam “tentative list” sebagai “world heritage” oleh Unesco.

Untuk bantuan keuangan dari provinsi, lanjut dia, digunakan untuk pembenahan infrastruktur, seperti sistem drainase, lahan parkir, hingga “street furniture”, yakni lampu jalan dan bangku.

“Kami berharap bantuan keuangan dari provinsi itu bisa segera cair pada 2017 sehingga pembenahan infrastruktur di kawasan Kota Lama bisa segera dilakukan pada tahun depan,” katanya.

Dari Pemkot Semarang, Ita yang juga Wakil Wali Kota Semarang mengatakan juga sudah dikucurkan anggaran hingga akhir tahun ini untuk perawatan yang dikerjakan oleh dinas-dinas terkait.

“Ya, sekarang ini kami awali dulu dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar yang ada di kawasan Kota Lama. Setelah itu, perbaiki infrastrukturnya agar bebas dari rob dan banjir,” katanya.

Yang jelas, kata dia, penataan kawasan Kota Lama menjadi komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota agar nantinya kawasan yang disebut “little Netherland” itu jadi destinasi unggulan.

Bahkan, Ita mengatakan Semarang sudah memiliki peraturan daerah (perda) untuk penataan kawasan Kota Lama, yakni Perda Nomor 8/2013 sehingga langkah-langkah yang dilakukan bisa berjalan maksimal.

“Pembangunan infrastruktur memang akan dilakukan secara bertahap, mulai 2017-2018. Ya, mungkin ada pro-kontra kaitan dengan penertiban PKL, tetapi masyarakat pasti lebih paham,” pungkasnya. (Bj05)

Comments are closed.