Home Headline Pengamat : KPK Harus Tetap Proses Kasus BG

Pengamat : KPK Harus Tetap Proses Kasus BG

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, 17/2 (BeritaJateng.net) – Pengamat Ketatanegaraan Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan KPK tetap harus memproses Komisaris Jenderal Budi Gunawan karena lembaga tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

“UU menyatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3. Apalagi dalam putusan praperadilan hakim tidak memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan proses hukum terhadap Budi Gunawan,” ujar Said Salahudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut Said, sekalipun pengadilan telah menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan (BG) oleh KPK tidak sah, bukan berarti secara hukum ia telah terbukti tidak bersalah.

“Pembuktian bersalah atau tidaknya BG bukan ditentukan oleh pengadilan praperadilan, tetapi oleh pengadilan tipikor,” kata dia.

Ia mengutarakan putusan Hakim Sarpin tidak bisa dimaknai bahwa BG telah terbukti bersih dari kasus dugaan korupsi dirinya yang sedang diproses oleh KPK.

Oleh karena kasus dugaan korupsi BG tetap harus berjalan di KPK, maka itu artinya BG potensial untuk ditetapkan kembali sebagai tersangka, bahkan menjadi terdakwa dan terpidana, manakala kasusnya berproses di pengadilan tipikor dan hakim memutuskan ia bersalah,” ujar dia.

Atas kondisi tersebut, lanjutnya, maka sangat riskan bagi Presiden untuk tetap melantik BG sebagai Kapolri.

“Melantik BG sama saja dengan memelihara masalah. Sebab sewaktu-waktu Kapolri itu bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.

Ia menjelaskan kalau hal itu sampai terjadi, maka tidak sekedar akan muncul kegegeran, tetapi boleh jadi akan menciptakan konflik Polri-KPK yang jauh lebih dahsyat dari saat ini.

“Oleh sebab itu saya menganjurkan kepada Presiden agar kembali berkomunikasi dengan kelompok KMP yang menjadi mayoritas di DPR guna meminta persetujuan untuk tidak melantik BG, manakala KIH tidak setuju dengan niat Presiden untuk membatalkan pelantikan BG,” kata dia.

Prinsipnya, ia mengungkapkan, pembatalan pelantikan BG hanya dapat direalisasikan oleh Presiden apabila disetujui oleh DPR.

Karena, lembaga perwakilan rakyat itu terlanjur menyatakan persetujuan atas pencalonan BG sebagai Kapolri.

“Jika Presiden memutuskan sendiri pembatalan pelantikan BG, dikhawatirkan akan timbul permasalahan baru. Bisa saja DPR nantinya akan menyoal Presiden atau terus menolak pencalonan Kapolri selain BG,” ujar dia. (ant/BJ)