Home Lintas Jateng Pengadaan Mobdin Pimpinan Dewan Dituding Pemborosan

Pengadaan Mobdin Pimpinan Dewan Dituding Pemborosan

image
Ilustrasi

Kudus, 17/12 (Beritajateng.net) – Koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) Slamet Machmudi menuding, diloloskannya penganggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk pimpinan dewan lebih kental nuansa gengsi dibanding aspek fungsi. Menurutnya, tolok ukur yang dipakai pimpinan dewan lebih mengikuti tren dibanding manfaat.  
“Logikanya, untuk meningkatkan prestise atau gengsi seorang wakil rakyat, maka mereka harus tampil layaknya pejabat atau selebritis pada umumnya, kata Slamet Machmudi kepada Beritajateng.net, Rabu (17/12).

Ditegaskan, pengadaan mobdin baru bagi pimpinan DPRD Kudus kian memperburuk citra para wakil rakyat. Dan, pimpinan DPRD Kudus juga dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat yang semakin ‘kembang kempis’ seiring kenaikan harga BBM dan naiknya harga kebutuhan pokok.  

“Kita tidak habis pikir, mengapa wakil rakyat tidak memilih aspek kebutuhan. Tetapi mereka lebih mengutamakan hasrat hidup mewah seperti pejabat yang dilayani dan bermewah-mewahan,” imbuhnya.  

Padahal, masih kata Slamet Machmudi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus periode 2014  2019 baru menjabat beberapa bulan lalu. Kinerja dewan yang masih diisi banyaknya kunjungan kerja, studi banding, dan konsultasi ini dinilainya sudah menuntut fasilitas yang lebih. “Mereka kerja belum menunjukkan prestasi apa-apa tetapi sudah menuntut fasilitas,” tegasnya.  

Seperti diketahui, dengan berdalih untuk menunjang aktivitas, Ketua DPRD akan mendapatkan dua mobdin keluaran terbaru. Sedangkan tiga Wakil Ketua akan mendapatkan satu unit mobil yang tentunya juga keluaran terbaru dengan total anggaran sekitar Rp 1,4 miliar.

Ia mengatakan seharusnya wakil rakyat peka kondisi masyarakat. Uang rakyat seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat bukan untuk memenuhi gengsi. Anggaran itu bijaksananya bisa untuk hal lain seperti tanggap bencana, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Terlebih lagi APBD 2015 defisit sebesar Rp 239,79 miliar. Sementara kondisi mobdin yang lama masih layak pakai dan belum ketinggalan jaman.

Ketua DPRD Kudus Mas’an menampik tudingan itu. Dikatakan, pengadaan mobdin baru ini telah melalui berbagai kajian, salah satunya kajian kondisi riil mobdin yang lama.   Usia kendaraan dinas yang lama sudah lebih dari lima tahun. Selain itu kondisinya juga sudah mengalami kerusakan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas karambol pertengahan tahun lalu. Akibat laka lantas itu, ungkapnya sejumlah piranti keselamatan yang ada di mobdin itu seperti air bag (kantong pengaman) dan sejumlah sensor tidak dalam kondisi prima.  

“Sesuai fakta, mobdin yang lama sudah dipakai sejak Ketua DPRD Kudus dijabat Pak Asyrofi (2004-2009), lalu berganti Bu Erna (2009-2014) sampai sekarang. Lagi pula kalau melihat kondisinya memang sudah tidak nyaman apalagi setelah mengalami kecelakaan,” tandasnya. (pjh/pj)

Advertisements