Home Ekbis Penerimaan Kantor DJP II Jateng Capai Rp6,8 Triliun

Penerimaan Kantor DJP II Jateng Capai Rp6,8 Triliun

Ilustrasi

Ilustrasi

Purwokerto, 6/2 (BeritaJateng.net) – Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II pada 2014 mencapai Rp6,862 triliun atau 103,74 persen dari target sebesar Rp6,615 triliun.

“Dibandingkan dengan penerimaan 2013, penerimaan 2014 mengalami pertumbuhan sekitar 23,19 persen,” kata Kepala Kanwil DJP Jateng II Yoyok Satiotomo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Ia mengatakan bahwa khusus untuk wilayah Barlingmascakeb yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, total penerimaan pajak sebesar Rp2,17 triliun atau 103 persen dari target sebesar Rp2,11 triliun.

Menurut dia, penerimaan pajak di wilayah Barlingmascakeb dihimpun oleh empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yakni KPP Pratama Purwokerto untuk Kabupaten Banyumas, KPP Pratama Purbalingga untuk Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, KPP Pratama Cilacap, serta KPP Pratama Kebumen.

“Target penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng II pada tahun 2015 tumbuh 48 persen. Pertumbuhan ini juga akan dialami oleh KPP Pratama di wilayah Barlimascakeb,” katanya.

Lebih lanjut, Yoyok mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa upaya untuk mencapai target penerimaan tahun 2015 di antaranya melalui optimalisasi pencairan piutang pajak atau penagihan.

Menurut dia, saldo piutang pajak per tanggal 31 Desember 2014 untuk wilayah Barlingmascakeb sebesar Rp174,7 miliar atau 25,4 persen dari total tunggakan di Kanwil DJP Jateng II.

Ia mengatakan bahwa saldo piutang pajak tersebut tersebar di KPP Purwokerto Rp70,7 miliar, KPP Purbalingga Rp23,04 miliar, KPP Cilacap Rp479 miliar, dan KPP Kebumen Rp33,01 miliar.

“Realisasi pencairan piutang pajak di Barlingmascakeb sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp202 miliar atau 48,3 persen dari target pencairan piutang pajak tahun 2014 sebesar Rp42,03 miliar. Di antara KPP Pratama di Barlingmascakep, realisasi pencairan di KPP Pratama Purwokerto yang terendah, yakni 24 persen dari target,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ke depan, pencairan piutang pajak masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

“Untuk itulah berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan melakukan kegiatan penagihan aktif seperti surat teguran, surat paksa, sita, dan lelang,” katanya.

Menurut dia, untuk penunggak-penunggak pajak tertentu telah dilakukan pemblokiran rekening dan permohonan pencegahan penanggung pajak.

Selain itu, kata dia, untuk penanggung pajak yang tidak kooperatif akan dilakukan penyanderaan atau “gijzeling” dalam rangka optimalisasi pencairan piutang pajak dan pemenuhan target penerimaan pajak.

Ia mengatakan bahwa penyanderaan atau “gijzeling” dilakukan dengan cara menitipkan penanggung pajak di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara paling lama enam bulan dan akan dilepas apabila utang pajak dan biaya penagihan dilunasi.

Apabila utang pajak belum dilunasi, lanjut dia, “gijzeling” bisa diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan.

“Kanwil DJP Jateng II juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait penegakan hukum pajak,” katanya. (ant/BJ)