Home News Update Penerapan Pendidikan Gratis Jangan Hanya Wacana

Penerapan Pendidikan Gratis Jangan Hanya Wacana

ilustrasi

ilustrasi

Kudus, 4/2 (BeritaJateng.net) -Penegasan Bupati Kudus Musthofa terkait penerapan pendidikan gratis 12 tahun di Kabupaten Kudus, diharapkan jangan hanya sekedar wacana. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (GEMATAKU), Slamet Machmudi melalui rilis yang dikirim ke Beritajateng.net.

Menurutnya, pendidikan gratis untuk siswa SD hingga SMA sudah harus dilaksanakan bersamaan turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Namun, dengan adanya BOS pihak sekolah tetap melakukan tarikan iuran dengan berbagai dalih dan cara.

”Orang tua murid atau wali murid seringkali tidak berdaya menolak tarikan dari sekolah karena, cara penarikan di ’setting’ seakan berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh komite sekolah,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan uang yang tidak jelas dasarnya, menurut Mamik (panggilan Slamet Machmudi, Pemkab Kudus tidak hanya melakukan pengawasan. Sanksi berat bagi kepala sekolah atau penyelenggara pendidikan layak diberikan manakala pungutan masih dilakukan.

”Kita harapkan Bupati Musthofa tidak hanya mengeluarkan pernyataan tetapi tanpa bukti. Selama ini masyarakat cenderung apatis dengan pendidikan gratis yang selama ini dikampanyekan,” tambahnya.

Keluhan yang sering disampaikan orang tua murid atau wali murid yang diterimanya, lanjutnya, penarikan iuran oleh pihak sekolah selalu dengan alas an untuk membiayai fasilitas penunjang pendidikan maupun kegiatan siswa itu sendiri. Sayangnya, Dinas Pendidikan atau instansi pengawas sering teledor melakukan pengawasan.

Rencana pendidikan gratis 12 tahun yang digulirkan bupati, diharapkan bukan sekedar hembusan ’angin surga’ tetapi harus direalisasikan. Demikian juga dana BOS yang diterima setiap sekolah, diminta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan agar masyarakat mengetahuinya.

”Selama ini penyelenggara pendidikan masih tertutup dalam penggunaan dana BOS. Padahal sebagai penerima dana BOS, baik murid maupun orang tua murid berhak mendapatkan salinan laporan penggunaannya,” pungkasnya. (BJ12)