Home DPRD Kota Semarang Penegakan Perda Lemah, Ketua Dewan Sebut Satpol PP ‘Ompong’

Penegakan Perda Lemah, Ketua Dewan Sebut Satpol PP ‘Ompong’

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ssmarang Supriyadi.

Semarang, 29/10 (BeritaJateng.net) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi menilai penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang sejauh ini masih sangat lemah. Ia menyayangkan, Satpol PP Kota Semarang selaku pihak yang berwenang menegakkan Perda belum sesuai harapan.

Faktanya, banyak Perda yang sudah dibuat sebagai aturan. Tetapi hanya sekadar menjadi tumpukan kertas belaka. Banyak Perda belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlebih celaka tanpa adanya penegakan secara tegas. Termasuk pemberian sanksi kepada pelanggar. Misalnya, fenomena ratusan tower ilegal yang tak kunjung tuntas, maupun retribusi tower yang tidak dibayarkan.

Tetapi pihak-pihak terkait dengan tower ini tak kunjung memiliki solusi ataupun melakukan penertiban secara serius. Tower-tower bermasalah itupun masih tetap beroperasi. “Satpol PP selaku penegak perda, masih ompong. Tidak ada kegiatan penegakan Perda secara signifikan. Akibatnya, kesadaran masyarakat juga tidak muncul. Karena tidak ada tindakan maupun sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang,” tegas Supriyadi.

Dikatakannya, pihaknya mengaku prihatin melihat kondisi lemahnya penegakan Perda tersebut. Selama ini, 400 lebih tower tidak memiliki perizinan adalah mimpi buruk yang harus mendapat penanganan serius. “Kami prihatin. Ini tugasnya Satpol dan Dishubkominfo. Satpol PP selaku penegak Perda harus bertindak. Dishubkominfo selaku pihak yang memberi izin harus bergerak. Ini butuh keseriusan semua pihak,” katanya.

Lebih lanjut, kata Supriyadi, kaitannya dengan rencana tower bersama memang Raperda-nya belum disahkan. Kendati demikian, masih kata dia, seharusnya semua pengelola tower harus mengikuti peraturan yang ada. “Retribusi maupun pajak wajib hukumnya untuk dibayar sesuai aturan. Kalau melanggar perda, Satpol PP harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi),” tegasnya.

Menurut Supriyadi, sebenarnya tidak hanya masalah retribusi tower yang sepanjang 2016 ini Rp 0 atau tidak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi masih banyak Perda lain yang sudah dibuat, tetapi tidak ada upaya penegakan maupun penindakan. Sehingga hal itu mengakibatkan retribusi yang seharusnya masuk menjadi PAD Pemkot Semarang, tidak bisa didapatkan.

“Misalnya, retribusi rumah kos di seluruh Kota Semarang itu kan sudah ada Perda-nya. Termasuk retribusi jasa umum seperti hotel, penginapan dan restoran. Tetapi perda-perda ini belum dilaksanakan. Selain itu, tidak ada upaya penegakan dan penindakan,” kata politikus PDIP itu.

Lebih lanjut, kata Supriyadi, ke depan pihaknya di DPRD Kota Semarang akan mengarahkan untuk melakukan pembahasan tentang Perda inisiatif. “Hal itu bertujuan untuk menginisiasi berkaitan dengan spesifikasi aturan lebih rinci,” katanya.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Hendro Martanto mengatakan, fenomena banyaknya tower tak berizin atau ilegal, tidak bisa menyalahkan instansi tertentu. Pada prinsipnya, pihaknya siap melakukan pembongkaran tower. “Tapi biaya pembongkaran dibutuhkan kurang lebih Rp 15 juta per tower. Bayangkan saja misalnya ada 100 tower saja sudah menghabiskan Rp 1,5 miliar. Ini anggaran dari mana?” kata Hendro.

Sejauh ini, kata dia, penertiban tower ilegal ini telah dilakukan oleh Satpol PP. Namun bukan dengan cara pembongkaran. Melainkan dengan cara penyitaan tower, penyegelan, mematikan panel dan aki. “Jangan melihat fisiknya tower yang masih berdiri. Kami sudah bertindak dengan melumpuhkan tower yang tidak berizin. Data kami sampai bulan ini (Oktober) ada 34 tower ilegal dilumpuhkan. Saya menjamin, operasional tower ilegal dihentikan,” tegas Hendro.

Asumsinya, kata dia, jika biaya pembongkaran per tower Rp 15 juta, hal itu mustahil dilakukan karena membutuhkan biaya sangat mahal. Pembongkaran tower itupun diperlukan melibatkan pihak ketiga. “Mengenai retribusi tower bukan ranah Satpol PP. Melainkan ranah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Ranah Satpol PP dalam hal izin pendirian atau IMB,” katanya.

Menurutnya, fenomena tower ilegal ini bermula adanya penolakan warga, Izin Gangguan (HO) tidak bisa didapatkan. Selain itu, nilai kompensasi yang diminta warga berlebihan. Hal itu menjadi kendala dan memberatkan pelaku pengelola telekomunikasi. Namun demikian, pengelola telekomunikasi tetap mendirikan tower. Untuk upaya solusi ke depan, pihaknya mengaku memiliki pemikiran dan usulan, yakni agar ada pemberlakukan pemutihan seperti Amnesty Pajak.

“Tower ilegal ini tidak perlu dibongkar. Tetapi hanya diwajibkan membayar retribusi sejak awal berdiri. Saya pikir ini lebih baik dan memberi kontribusi PAD. Ketimbang dengan langkah pembongkaran karena butuh biaya mahal,” katanya.

Sedangkan untuk Perda Rumah Kos, kata Hendro, saat ini pihaknya masih dalam tahap sosialisasi. “Sedangkan untuk hotel, restoran, selama perizinan lengkap apa yang ditindak? Kalau ada info perizinan hotel yang mati, silakan melaporkan kepada Satpol PP. Terkait retribusi pajak daerah untuk ketiganya (rumah kos, hotel dan restoran), Satpol tidak bisa berdiri sendiri, mesti terkait dengan permintaan DPKAD,” katanya. (Bj)