Home Lintas Jateng Pendapatan Parkir Pemkot Semarang Hanya Rp 3 Miliar/Tahun

Pendapatan Parkir Pemkot Semarang Hanya Rp 3 Miliar/Tahun

ilutrasi

Semarang, 7/9 (BeritaJateng.net) – DPRD Kota Semarang menganggap pengelolaan perparkiran di Kota Semarang tidak maksimal karena setiap tahun hanya mampu setor Rp3 miliar ke kas daerah, padahal potensinya amat besar.

“(Pengelolaan, red.) parkir ini hampir sepuluh tahun sudah direkomendasikan DPRD, namun (pendapatannya) tetap tidak maksimal,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono di Semarang, Senin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan pendapatan sektor parkir, terutama tepi jalan umum di Kota Semarang dengan kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya dan Medan.

“Bayangkan, di Medan saja pendapatannya dari parkir sudah Rp20 miliar/tahun, Surabaya sekitar Rp13 miliar/tahun, sementara Semarang Rp3 miliar dari target Rp4 miliar/tahun,” katanya.

Padahal, kata dia, potensi pendapatan dari parkir semestinya bisa mencapai tiga kali lipat dari target yang selama ini diterapkan, asalkan kebocoran bisa ditekan dengan semaksimal mungkin.

Selain parkir tepi jalan umum, kata dia, banyak sektor parkir lainnya yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak parkir dari stasiun dan bandara, serta parkir insidentil atau parkir khusus.

“Begini, sebenarnya peraturan daerah (perda) tentang perparkiran sudah final dan bagus, namun penyelenggaraannya ternyata masih memakai perda parkir yang lama tahun 2000,” kata Ari.

Dalam praktiknya di lapangan, kata dia, terkesan muncul “raja-raja kecil” yang menguasai tiap-tiap lahan parkir sehingga terjadi karut-marut dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang.

“Kami mendorong pengelolaan parkir ini kembali ‘on the track’ ke aturan yang ada. Terapkan sistem ‘e-parking’. Kalau Surabaya, Medan saja bisa, kenapa Semarang tidak bisa?,” pungkasnya.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Turtiantoro menilai karut marut pengelolaan perparkiran sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik.

“Saya curiga kegagalan demi kegagalan kebijakan perparkiran di Kota Semarang merupakan contoh konkret dari pola interaksi pemimpin dengan rakyat kecil sebagai pendukung politiknya,” katanya.

Demi menjaga hubungan baik dengan rakyat kecil yang bisa digunakan untuk dukungan politik, kata dia, kepala daerah terkesan melakukan pembiaran sehingga akhirnya muncul parkir-parkir liar.

“Para tukang parkir dan jaringannya ini bisa digunakan untuk dukungan politik. Jangan-jangan ‘penyakitnya’ di sini, bukan di manajemennya. Pemerintah sendiri tidak bisa menyediakan pekerjaan,” katanya. (Bj05)

Advertisements