Home News Update Pencairan Tunjangan Guru TK Menunggu Audit BPK

Pencairan Tunjangan Guru TK Menunggu Audit BPK

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) Disdikpora, Dwi Sutatik (tengah) saat menjelaskan tunjangan sertifikasi.
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) Disdikpora, Dwi Sutatik (tengah) saat menjelaskan tunjangan sertifikasi.
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) Disdikpora, Dwi Sutatik (tengah) saat menjelaskan tunjangan sertifikasi.

Jepara, 5/5 (BeritaJateng.net) – Tunggakan tunjangan sertifikasi guru TK di Jepara selama lima bulan pada 2014 lalu belum bisa dicairkan secepatnya. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh guru yang berhak menerimanya. Terlebih jika tunjungan guru di tingkat tersebut memang minim.

Tunjangan yang menunggak tersebut merupakan tunjangan sertifikasi guru TK selama periode Agustus hingga Desember 2014. Besaran tunjangan yang diterima memang berbeda disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing tenaga pendidik.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Jepara melalui Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK), Dwi Sutatik menerangkan, jika tunggakan tunjangan sertifikasi tersebut memang belum bisa dicairkan. Pasalnya, di tingkat pusat, dana tersebut tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dari informasi yang didapat Disdikpora, audit tersebut kemungkinan baru selesai pada akhir tahun ini. Tapi dimungkinkan bisa lebih lama lagi mengingat yang diaudit merupakan dana tunjungan untuk semua guru di Indonesia.

“Jadi memang harus mengantri. Jika bisa diselesaikan cepat, kemungkinan Desember sudah bisa dicairkan. Kami tidak bisa berbuat banyak jika memang belum ada instruksi dari atas,” katanya, Selasa (5/5).

Selain itu, pihaknya juga mengakui jika tunjangan bagi guru di tingkat TK yang diambilkan dari APBD memang juga belum bisa mencakup seluruhnya. Tahun ini, lanjutnya, ada tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan di tingkat PAUD dan TK sebesar Rp 150 ribu/bulan. Untuk tingkat PAUD, kuotanya hanya 100 lebih. Sedangkan tingkat TK hanya diberi kuota 150 lebih.

“Total ada 1.227 pendidik dan tenaga kependidikan dari tingkat PAUD hingga SMA yang mendapat tunjangan yang dperuntukkan bagi guru non PNS dan belum memperoleh sertifikasi itu,” paparnya.

Kondisi tersebut membuat guru yang berhak menerima tunjangan tersebut mengeluh. Kepala Seksi Pendidikan Muslimat NU Jepara, Aminah Albar menerangkan, pihaknya selama ini memang terus menerima aduan dari guru yang seharusnya menerima haknya itu. Khususnya dari guru yang mengajar di lembaga pendidikan di bawah naungan Muslmat NU Jepara. Hanya saja, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Kami memaklumi dengan aduan dari guru tersebut. Pasalnya, selain tunjangan tersebut memang sudah menjadi hak mereka, pendidikan usia dini memang selama ini dilingkupi banyak permasalahan. Termasuk anggaran yang minim. Termasuk gaji tenaga pengajar TK, PAUD, maupun TPQ yang kecil,” keluhnya.

Selain itu, tunjangan sertifikasi tersebut saat ini dihentikan karena kebijakan untuk faktor usia dan pendidikan guru yang harus linier. “Sertifikasi untuk kelompok bermain (KB) juga belum terakses,” pungkasnya.