Home Lintas Jateng Penataan PKL Jadi PR Serius Pemkot Semarang

Penataan PKL Jadi PR Serius Pemkot Semarang

Semarang, 5/8 (BeritaJateng.net) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata masih menjadi problem yang cukup serius bagi wilayah itu.

“Kami sudah lakukan evaluasi terus, termasuk dengan teman-teman satuan polisi pamong praja untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan penertiban,” katanya di Semarang.

Hal itu diungkapkan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi menanggapi kawasan Taman Menteri Supeno atau Taman Keluarga Berencana (KB) yang menjadi sorotan karena keberadaan PKL yang semrawut.

Menurut dia, upaya preventif terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang agar para PKL bisa berjualan di tempat-tempat yang sudah disediakan dan tidak menyalahi ketentuan dalam peraturan daerah.

“Khusus di Taman Menteri Supeno ini, kami rasakan sudah cenderung ke arah ‘crowded’, tidak tertata dan teratur. Sudah kami minta kepala satpol PP untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang,” katanya.

Bahkan, Hendi juga sudah meminta, wakilnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk membentuk tim koordinasi yang bertugas melakukan komunikasi secara baik dengan para PKL di Taman Menteri Supeno.

“Ya, supaya pedagang tidak dengan cara yang frontal bisa sadar diri dan kembali berjualan pada tempatnya. Tidak seperti saat ini. Keluhan masyarakat (terhadap PKL Taman KB, red.) sudah banyak,” katanya.

Biasanya, lanjut dia, para PKL sudah mulai marak memenuhi kawasan Taman KB pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, baik pagi, siang, maupun malam hari sehingga membuat kawasan menjadi semrawut.

Ia menjelaskan PKL-PKL yang berada di Taman KB itu sebenarnya pindahan dari daerah Stadion Diponegoro sehingga diharapkan mereka untuk segera bisa kembali menempati tempat semula.

“Stadion Diponegoro sekarang kan sudah jadi tempat yang ikonik dan banyak dikunjungi masyarakat. Makanya, kami harapkan teman-teman PKL ini bisa kembali ke sana agar tertata rapi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang menyayangkan penegakan perda yang masih lemah, termasuk menyangkut penataan PKL, padahal legislatif sudah membuat perda yang harus diimplementasikan secara tegas.

“Kami berharap penegak perda, yakni satpol PP untuk lebih tegas. Kami sudah membuat perda, sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Semarang. Tentunya, perda ini harus dilaksanakan,” katanya.

Jangan sampai, kata politikus PDI Perjuangan itu, ketidak tegasan dalam menertibkan PKL membuat keberadaan PKL semakin menjamur, mulai sekadar berjualan, bangun lapak semi-permanen, hingga jadi lapak permanen. (Bj05)