Home DPRD Kota Semarang Penataan OPD, Fungsi Kelautan Tak Lagi Ditangani Pemkot Semarang

Penataan OPD, Fungsi Kelautan Tak Lagi Ditangani Pemkot Semarang

796
Wakil walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat memberi sambutan saat Paripurna DPRD Kota Semarang.

Semarang, 20/9 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyebutkan fungsi kelautan tak lagi ditangani Pemerintah Kota Semarang seiring penataan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sekarang kan masih ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Nanti, hanya jadi Dinas Perikanan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Semarang Suharsono di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Semarang sudah mengajukan usulan penataan OPD ke DPRD yang sekarang sudah masuk di panitia khusus (pansus) dan ditargetkan pembahasan OPD rampung pada 3 Oktober mendatang.

“Pansusnya kan sudah terbentuk, sekarang sudah masuk pembahasan pansus. Ya, nanti usulan dari pemkot mengenai penataan OPD itu akan dibahas. termasuk DKP yang hanya jadi Dinas Perikanan,” katanya.

Dinas Perikanan, kata dia, termasuk penataan OPD yang diusulkan Pemkot Semarang karena fungsi kelautan, mulai 0-12 mil dari garis pantai ditangani provinsi, sementara lebih dari itu ranah pusat.

Persoalannya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, potensi perikanan di Kota Semarang cakupannya kecil sehingga tidak perlu menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersendiri.

“Sebenarnya, perikanan bisa digabung dengan rumpun yang sejenis, seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan. Justru potensi lautnya besar, tetapi kan bukan kewenangan pemkot lagi,” katanya.

Padahal, kata dia, banyak sekali masyarakat di Kota Semarang yang bermata pencaharian sebagai nelayan, seperti di kawasan Tugu dan Tambaklorok yang tentunya harus tetap diperhatikan pemkot.

“Kan banyak sekali masyarakat nelayan di Semarang karena merupakan wilayah pesisir, seperti di Tugu dan Tambaklorok. Selama ini, kan ada bantuan jaring, dan sebagainya. Nanti bagaimana?,” katanya.

Maka dari itu, Suharsono mengharapkan Pemkot Semarang tetap mengawal kepentingan masyarakat nelayan yang ada di wilayahnya meski fungsi kelautan sudah dipegang oleh pemerintah provinsi.

“Ya, (Pemkot Semarang, red.) harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang punya kewenangan (terhadap pengelolaan kelautan, red.) dan pusat. Jangan dibiarkan begitu saja,” pungkasnya. (Bj05)

Advertisements