Home News Update Pemprov Jateng Persilakan Pusat Kaji Ulang Dokumen Kawasan Kendeng

Pemprov Jateng Persilakan Pusat Kaji Ulang Dokumen Kawasan Kendeng

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Teguh Dwi Paryono.

SEMARANG, 6/8 (BeritaJateng.Net) – Pemerintah provinsi Jawa Tengah mempersilahkan pemerintah pusat melakukan pengkajian ulang terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kawasan Pegunungan Kendeng berkaitan dengan kegiatan penambangan semen.

”Monggo (silahkan) kalau mau dibedah lagi, yang jelas kami sudah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 2012 lalu, itu sudah ada, baik untuk Kendeng Selatan maupun Kendeng Utara,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Teguh Dwi Paryono saat dihubungi BeritaJateng.Net, Sabtu (6/8).

Menurut Teguh, seharusnya kajian lingkungan sudah tidak perlu ditinjau lagi, karena saat itu sudah pernah dilakukan oleh Dinas ESDM Jateng dengan melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakat setempat.

”Yang ditanyakan Pak Presiden itu sudah disusun,” imbuh dia.

Teguh mengklaim, dikeluarkannya ijin penambangan untuk pabrik semen di sejumlah lokasi Pegunungan Kendeng sudah memenuhi semua regulasi, termasuk peraturan presiden (Perpres) mengenai penentuan Cekungan Air Tanah (CAT).

”Semua regulasi yang dipersyaratkan sudah memenuhi,” katanya.

Kalaupun, lanjut dia, dalam kegiatan penambangan itu mengakibatkan degradasi lingkungan, maka sudah ditindak lanjuti dengan penyusunan Analisis Menganai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk rekomendasi yang harus dipenuhi.

Menurut Teguh, kalau masih menolak rencana kegiatan penambangan pabrik semen tersebut, sudah dipersilahkan menempuh jalur hukum, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

”Kami komitmen, kalau memang kami kalah, kami siap menutup kegiatan penambangan,” kata dia.

Dibeberkan Teguh, setidaknya ada 10 pengajuan ijin kegiatan penambangan untuk pabrik semen di pegunungan Kendeng, 10 pengajuan itu berada di Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.
https://www.fiercereads.com/wp-content/languages/new/jiskha-homework-help.html

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan pabrik semen selalu menjadi sengketa di masyarakat. Untuk menghindarinya, pemerintah pusat bisa melakukan moratorium. Dengan moratorium maka otomatis semua ijin pendirian pabrik semen baru ditolak.

“Kalau istana mau, sebenarnya bisa langsung moratorium pabrik semen. Kita pasti dukung, masukkan negatif list. Semua ijin dibatalkan, tidak ada pabrik semen baru,” katanya.

Ganjar mengaku belum paham apa dan bagaimana kajian lingkungan yang dimaksud sebagaimana yang disampaikan Presiden saat bertemu dengan warga penolak pabrik semen di Jakarta beberapa hari lalu.

“Saya sudah telepon Mas Teten (Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Kepresidenan). Kajian lingkungan seperti apa, kalau kajian tambang keseluruhan Jateng sudah punya. Saya belum dapat penjelasan pasti,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, hasil pertemuan dengan presiden itu justru membuat ketidakpastian hukum. Pilihannya seharusnya presiden bisa moratorium pabrik semen atau membatalkan semen Rembang sekaligus. Jika tidak, maka menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Kalau saya sejak awal pakai koridor hukum.
https://www.fiercereads.com/wp-content/languages/new/essay-online.html

Keputusan pengadilan kita laksanakan dan kawal. Karena kita tidak hanya bicara Kendeng dan Rembang atau Pati saja. Pabrik semen Wonogiri kemarin kita tolak karena review tata ruang, Gombong saya tolak juga karena pakar menilai tidak layak. Rembang dan Pati sudah masuk proses hukum ya kita hormati agar ada kepastian hukum,” jelasnya.
https://www.fiercereads.com/wp-content/languages/new/writing-a-college-paper.html

(BJ13)