Home Headline Pemprov Jateng Ditantang Bikin Pilot Project Pengembangan Desa

Pemprov Jateng Ditantang Bikin Pilot Project Pengembangan Desa

Semarang, 27/10 (BeritaJateng.net) – Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan dua tahun, anggaran miliaran rupiahpun sudah dikucurkan ke desa desa namun sampai saat ini angka kemiskinan masih tetap tinggi. Oleh karena itu Pemprov Jateng diminta membuat pilot project pengembangan desa dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

“Saya minta Pemprov berani membuat pilot project desa agar kita tahu sampai dimana keberhasilan pembangunan di desa tersebut,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Romli Mubarok dalam Diskusi Publik di Fraksi PKB, Kamis (27/10).

Menurut Romli, selama ini pembangunan masih dilaksanakan secara parsial dan pendampingan yang dilaksanakan belum dilakukan secara holistik oleh dinas dan instansi terkait. Masing masing jalan sendiri sendiri sehingga hasilnya belum maksimal.

“Beberapa desa yang saya pantau di Kabupaten Grobogan, masih banyak yang akses jalannya rusak dan pemberdayaan ekonominya belum jalan,” tegasnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Tavip Supriyanto mengungkapkan, sejak tahun 2015 Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran bantuan keuangan untuk desa yang difokuskan ke 45 desa berdikari sebesar Rp. 347 miliar dan ditambah untuk 55 desa pada tahun itu juga.

“Salah satu contoh desa berdikari yang kami suport yakni desa Asem Rudung Geyer di kabupaten grobogan,” ungkapnya ketika anggota dewan minta contoh desa yang berdikari yang sudah diberi bantuan.

Tavip menambahkan, indikator keberhasilan di desa desa tersebut baru bisa diketahui pada RPJMD tahun 2018 mendatang, Meliputi bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian dan sebagainya.

Tavip mengakui, angka kemiskinan di Jawa tengah saat ini masih tinggi. Berdasar data yang dilansir BPS Jawa Tengah, saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 4,5 juta jiwa, atau 13,32 persen padahal total anggaran Dana desa yang bersumber pada APBN tahun 2016 ini mencapai Rp. 5 triliun lebih.

“Sampai saat ini aparat di desa masih fokus melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana dan belum melakukan pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi sehingga belum menyentuh perbaikan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” katanya.

Tavip menyarankan, pemerintah Desa harus sudah mengalokasikan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) dan pemberian modal kerja.

“Kalau hal itu sudah dilakukan saya yakin bisa berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah,” bebernya.

(BJ13)

Advertisements