Home Headline Pemprov Jateng Dinilai Anaktirikan Sekolah Swasta

Pemprov Jateng Dinilai Anaktirikan Sekolah Swasta

Moh Zen ADV Anggota Komisi E DPRD Jateng

SEMARANG, 16/12 (BeritaJateng.Net) – Pemerintah Provinsi Jateng dinilai menganaktirikan sekolah swastaterutama dalam masalah anggaran. Pemprov harusnya proporsional dalam megalokasikan anggaran kepada sekolah swasta. Anggaran pendidikan harusnya diperhatikan di luar gaji guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV. mengatakan, semesktinya semua urusan terkait dengan kebijakan Dikmen baik negeri maupun swasta dilakukan secara adil dan bijaksana oleh Pemprov. Namun, karena alasan fiskal maka kebijakan untuk pendidikan menengah swasta, baik sekolah maupun madrasah belum mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov secara proporsional.

“Padahal sebagai konsekwensi diberlakukannya  UU 23 tahun 2014, soal pelimpahan kewenangan Dikmen dan Diksus dari kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. Kami menyayangkan karena konsepnya dulu akan mendapatkan perhatian anggaran baik terhadap guru  non PNS sekolah swastanya, sarprasnya mau pun siswanya,” ungkapnya, Jumat (16/12).

Namun faktanya saat pelimpahan wewenang berjalan, kebijakan anggaran hanya di alokasakan untuk TPP Pendidik dan tenaga kependidikan PNS serta honorer di sekolah negeri.  Sementara, untuk PTP swasta belum teralokasikan anggaran. Bahkan, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah swasta pun, tergantung pada hibah yang diterima. “Itu pun juga tergantung anggarannya ada atau tidak,” timpal Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jawa Tengah tersebut. Zen mengatakan, Pemprov akan memberikan bantuan untuk siswa Dikmen rencana 2017 mendapatkan Rp100.000 pertahun.

“Kami berharap agar kedepan ada komitmen dari pemprov supaya anggaran pendidikan ditingkatkan jumlahnya secara proporsional, dengan memperhatikan pendidikan swasta. Mereka selama ini juga telah ikut membantu pemeintah dalam mencerdaskan anak anak bangsa, terutama biaya investasi pemenuhan SPM sarpras, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang nasih banyak dibawah UMK,” ungkapnya.

Pembiayaan yang mumpuni, kata dia, akan mengoptimalkan seluruh pelaksanaan sistim pendidikan. Hal tersebut bersinggungan dengan UN, akreditasi, alat perlengkapan sekolah dan sebagainya. Terlebih, saat ini angka partisipasi kasar (APK) Prov Jateng masih tertinggal dari APK nasional. Jateng memiliki APK 74%,  artinya masih ada 26% anak anak di Jateng yang tidak sekolah, bisa jadi mereka bekerja dibawah umur, menjadi gelandangan dan sebagainya.

“Memang benar anggaran pendidikan kita sudah 20% lebih, tetapi selama ini masih termasuk didalamnya adalah Gaji dan BOS yang mestinya itu posnya dari APBN yang diakuisisi oleh  Provinsi. Oleh karena itu kami berharap kedepan anggaran pendidikan harus ditingkatkan diluar gaji dan BOS. Tetapi lebih di fokuskan untuk pemenuhan SPM di 8 Standar pendidikan baik standar sarpras, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar isi dan sebagainya. Tujuannya agar pendidikan di Jateng ini tidak mengalami disparitas yg tinggi antara negeri dengan swata,” tandasnya.

(NK)

Advertisements