Home Ekbis Pemkot Sosialisasikan Perda No 3 Tahun 2013

Pemkot Sosialisasikan Perda No 3 Tahun 2013

Salah satu Videotron yang tidak masuk KTR di pos Patwal Simpanglima. Foto : beritajateng.net

Semarang, 20/11 (Beritajateng.net) – Untuk menata ulang keberadaan reklame di Kota Semarang dan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Semarang akan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Karena selama ini masih banyak pengusaha reklame yang masih bingung dengan batasan KTR tersebut.

Dalam Bab IV Pasal 7 Perda tersebut menyebutkan tempat-tempat yang masuk dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tampat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja. Pada tempat-tempat tersebut setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat tersebut.

Dan pengusaha atau badan diperbolehkan melakukan aktifitas tersebut sampai batas pagar atau batas terluar pada tempat-tempat yang masuk KTR. Hal itu tercantum pada perda yang sama yakni pasal 9 ayat (2) point (a) dan (b).

Menanggapi perda tersebut, Kepala PJPR Kota Semarang R Agus Sutyoso mengatakan, sarana reklame, videotron, spanduk dan lain-lain yang diluar pagar atau batas terluar tempat-tempat yang masuk KTR pihaknya tidak keberatan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk kepentingan komersil.

“Boleh untuk komersil tapi tidak semuanya, ada porsinya. Bahkan tak menutup kemungkinan untuk iklan rokok, asal sesuai aturan dan pengusaha bekewajiban memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, inilah yang akan kami sosialisasikan supaya semua pihak memahaminya,” ujar Agus Setya.

Senada dengan Agus, Tejo didampingi Suroto dan Aris Sunarto perwakilan Koalisi Masyarakat Semarang (KMS) menyambut baik dengan adanya Perda No 3 Tahun 2013 tersebut. Karena dengan munculnya peraturan tersebut, PAD Kota Semarang dipastikan akan naik.

“Saya sangat menyambut baik dengan adanya aturan mengenai KTR, sehingga semakin jelas batasan yang diperbolehkan untuk komersil rokok dan tidak diperbolehkan untuk komersil rokok, dan saya yakin dengan adanya aturan yang jelas, PAD Kota Semarang akan naik,” ujar Tejo.

Disinggung mengenai keberadaan videotron yang ada di Pos Patwal Simpang Lima dan Pos Polisi Tugu Muda, Tejo mengatakan kedua videotron tersebut berada di luar aturan KTR, karena keduanya berada di luar tempat-tempat yang diatur dalam KTR.

“Keduanya berada diluar tempat-tempat larangan, sehingga pengusaha bisa memanfaatkan untuk kepentingan komersil tidak terkecuali produk rokok, dan selama ini, penyumbang PAD terbesar di Kota Semarang adalah rokok, jadi Pemkot Semarang maupun pengusaha bisa menggandeng produk rokok untuk memanfaatkan kedua videotron tersebut,” tambah Tejo.

Asal saja lanjut Tejo, Pemkot melalui PJPR harus intensif mengawasinya berkaitan dengan pajaknya, kalau tidak sesuai dengan aturan, PJPR berhak untuk mencopot atau membredel produk rokok atau komersil-komersil lainnya.
“Yang menjadi PR adalah PJPR harus intensif mengawasinya khususnya dalam hal pajak,” tandasnya.

Penataan Reklame

Agus Sutyoso menegaskan, pihaknya saat ini sedang menyusun naskah akademik perda baru menggantikan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Salah satu poin di dalamnya mengatur titik pemasangan reklame yang diarahkan ke lahan pribadi.

“Selain untuk menata estetika kota agar lebih tertib dan rapi, kebijakan tersebut juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor reklame,” katanya.

Mengenai reklame yang masih berdiri di lahan pemerintah, PJPR masih memberi toleransi hingga tahun 2017 mendatang.
“Tepatnya hingga masa izinnya habis dan perda sudah disahkan. Setelah itu harus dipindah ke lahan sendiri,” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pujonggo mengapresiasi langkah PJPR yang akan menata ulang keberadaan reklame.

“Selain itu keberadaan reklame di lahan sendiri juga memperindah estetika kota,” katanya. (BJ)