Home Nasional Pemkot Semarang Tetap Kawal Normalisasi Tiga Sungai Meski Wewenang Pusat

Pemkot Semarang Tetap Kawal Normalisasi Tiga Sungai Meski Wewenang Pusat

Sungai Banjir Kanal Timur yang mengalami pendangkalan atau sendimentasi.

Semarang, 7/2 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kota Semarang tetap mengawal tiga proyek normalisasi sungai di wilayah itu meski ditangani oleh pemerintah pusat untuk dilakukan percepatan.

“Kami bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang Iswar Aminuddin di Semarang.

Berkaitan dengan normalisasi Sungai Tenggang, Sungai Sringin, dan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), kata dia, pihaknya berupaya bagaimana bisa dilakukan percepatan pelaksanaan.

Namun, kata dia, langkah percepatan yang dilakukan berada pada batas masing-masing kewenangan karena penanganannya dilakukan pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

“Artinya, kewenangan yang dimiliki Pemkot Semarang berkaitan dengan normalisasi Sungai Tenggang dan Sringin dalam rangka mengamankan lahan yang terkena pembangunan,” katanya.

Demikian pula dengan normalisasi Sungai BKT, kata dia, kewenangan yang dimiliki pemerintah kota di antaranya pada penyiapan lahan untuk proyek, relokasi, dan ‘disposal area”.

“Ada beberapa hal yang kami lakukan, antara lain penyiapan ‘disposal area’ untuk pembuangan tanah atau sedimentasi hasil kerukan Sungai BKT, Sungai Tenggang, dan Sringin,” katanya.

Yang jelas, Iswar menegaskan pihaknya tetap akan mengawal kegiatan di tiga sungai itu, termasuk berkoordinasi dengan para kontraktor yang menangani proyek normalisasi sungai itu.

“Kami sampaikan pada teman kontraktor yang mendapatkan kegiatan (normalisasi, red.) di Sungai Tenggang, misalnya. Kemarin, kami kumpulkan untuk berkoordinasi dengan mereka,” katanya.

Kebetulan, kata dia, proyek normalisasi sungai itu dilakukan pemerintah pusat, tetapi secara teknis dan pelaksanaan di Semarang sehingga Dinas PU Kota Semarang tidak mau “lepas tangan”.

“Dalam rakor nanti mereka akan menyampaikan metode pelaksanaan di lapangan. Jadi, Dinas PU bisa memetakan mana saja yang terdampak untuk diminimalisir gangguan selama aktivitas pengerjaan,” pungkasnya. (El)

Advertisements