Pemkot Semarang Diminta Tegas Cari Solusi Polemik Pedagang Pasar Johar

SEMARANG, 8/12 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemkot Semarang bertindak tegas untuk mencari solusi polemik pedagang Pasar Johar.

Hal itu lantaran banyak pedagang yang mengadu ke DPRD terkait keresahan dan nasib mereka. Keresahan itu karena masih adanya pedagang yang menempati lapak Pasar Johar Relokasi, di lahan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

Joko Susilo Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, juga menuturkan hal serupa. Bahkan ia menyebut ada istilah dua kaki, karena pedagang menempati lokasi relokasi dan Pasar Johar Baru.

Menurutnya munculnya istilah itu lantaran Pasar Johar Baru belum banyak dikunjungi pembeli.

“Karena masih ada yang berdagang di lokasi relokasi jadi pembeli masih datang ke sana. Sementara di Pasar Johar Baru masih sepi,” terangnya, Kamis.

Dari aduan itu, ia minta Pemkot Semarang segera melangkah dan lebih tegas dalam hal memberi keputusan.

Pasalnya sedikit pedagang yang mendesak agar lokasi relokasi ditutup. Dari aduan itu, Joko mengatakan lokasi relokasi bisa dikembalikan seperti semula.

“Fasilitas di sana merupakan aset Pemkot Semarang, kembalikan saja seperti semula. Misalnya akses jalan yang dulunya saluran air ya kembalikan saja seperti aslinya,” terangnya.

Dikatakannya, Satpol PP Kota Semarang punya kewenangan untuk menutup lokasi relokasi di MAJT. Jadi Pemkot tidak perlu menunggu untuk menutup lokasi relokasi.

Dasar hukum juga telah ada, di mana relokasi MAJT tidak diperuntukkan untuk pasar setelah masa sewa habis.

“Mengakomodir harapan pedagang agar lokasi relokasi ditutup, jadi hal wajib guna mengembalikan marwah Pasar Johar,” ucapnya.

Ditambahkan Joko, jika lokasi relokasi akan dijadikan pasar hal itu jadi urusan MAJT. Tapi pihak MAJT juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat jika ingin membangun pasar.

Hingga kini proses pemindahan pedagang ke Pasar Johar Baru hanya jalan di tempat. “Pemkot Semarang belum bisa bergerak karena belum ada rekomendasi dari BPK. Setidaknya harus ada langkah tidak hanya menunggu, agar polemik tidak semakin berkepanjangan,” imbuhnya. (Ak/El)

Leave a Reply