Home Life Style Pemkot Semarang Cegah Beredarnya Snack ‘Bikini’

Pemkot Semarang Cegah Beredarnya Snack ‘Bikini’

Kemasan snack 'Bikini' yang selama ini dijual secara online dinilai ekstrim dan mengajak masyarakat khususnya anak-anak kearah negatif.

Semarang, 4/8 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kota Semarang diharapkan segera melakukan langkah tegas untuk mencegah masuk dan beredarnya makanan ringan berlabel ‘Bikini’ snack.

Desakan itu disampaikan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Ngargono di Balaikota, Rabu (3/8). Menurutnya, makanan ringan ini dinilai menyebarkan kalimat bernada pornografi.

“Di labelnya ada tulisan remas aku yang seolah mengajak penikmatnya untuk berbuat tidak senonoh,” terangnya.

Dijelaskan, snack ini merupakan makanan ringan berbahan bihun kering yang berbumbu. Nama Bikini sendiri merupakan singkatan dari BIhun KeKINIan.

Makanan kemasan ini untuk sementara dapat diperoleh dari penjual di media online dengan harga Rp15 ribu per bungkus. Pihaknya berharap, Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang dapat mengambil langkah tegas sebelum makanan ringan ini beredar di Semarang.

“Meski belum ditemukan barangnya, tapi kalau sampai beredar di Semarang jelas merugikan konsumen, khususnya anak-anak. Makanya, lebih baik disweeping ke pasaran,” tukasnya.

Ia menilai, tulisan remas aku akan meracuni penikmat terutama anak-anak dan remaja. Pasalnya, kalimat itu mengajak dan mengajarkan tindakan kurang terpuji bahkan tidak senonoh.

Kadisperindag Kota Semarang Nurjanah mengaku belum mengetahui peredaran snack ini. Ia bahkan baru tahu mengenai dari awak media yang menghubunginya.

Meski demikian, ia sepakat jika memang makanan ataupun produk yang dinilai mengajak ke arah negatif atau merugikan konsumen, harus dilarang beredar. “Saya sepakat jika memang harus dilarang beredar di Semarang daripada memunculkan efekk kurang baik bagi masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkannya, selama ini pihaknya juga rutin melakukan operasi terkait bahan makanan yang merugikan kesehatan seperti berbahan pengawet maupun makanan kadaluwarsa. Operasi atau sidak juga selalu melibatkan tim dari BPOM, Dinas Kesehatan dan juga kepolisian. (Bj)