Home Ekbis Pemkot Pekalongan Dukung Penghapusan NJOP

Pemkot Pekalongan Dukung Penghapusan NJOP

image
Ilustrasi

Pekalongan, 22/2 (Beritajateng.net) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penghapusan nilai jual objek pajak dan pajak bumi dan bangunan (PBB) karena hal itu akan memudahkan dalam penghitungan pajak.

Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa pertimbangan pemerintah menghapus NJOP dan PBB kemungkinan hanya untuk strategi meringkas pajak berskala kecil tetapi memusingkan menjadi utuh, besar, dan mudah dalam penghitungan serta pengaturan.

“Oleh karena itu, sambil menunggu keputusan dari pemerintah, kami akan mengusahakan untuk memberlakukan pajak dengan seadil-adilnya,” katanya.

Menurut dia, jika potensi pajak pada tempat yang strategis dan pemiliknya kaya maka bisa diberlakukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditingkatkan nilainya.

Namun demikian, kata dia, jika untuk warga miskin kalau bisa dikurangi nilai pajaknya, bahkan kalau bisa dihilangkan.

“Kami akan berusaha memberlakukan aturan pajak yang ada dengan seadil-adilnya. Jika lokasi di jalan protokol yang strategi milik orang kaya, kalau bisa nilai pajaknya ditingkatkan tetapi yang miskin diturunkan saja atau dihilangkan,” katanya.

Ia mengatakan saat ini nilai pajak pada jalan strategis masih di bawah standar pasar, seperti di Jalan Agus Salim, pemilik hanya dibebani pajak sebesar Rp2 juta per meter padahal nilai transaksinya mencapai sekitar Rp20 juta/ meter2.

“Hal seperi itulah yang akan kami perbaiki ke depan, apalagi pada tahun ini sektor pajak ditarget Rp800 miliar dari tahun sebelumnya Rp500 miliar,” katanya.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pekalongan, Dede Umi Hani mengatakan pemerintah daerah berpotensi akan kehilangan pemasukan PAD sebesar Rp19,7 miliar karena adanya wacana penghapusan NJOP dan PBB.

“Jika melihat realisasi PBB 2014 mencapai Rp8,4 miliar dan BPHTB Rp11,3 miliar kemungkinan pada tahun ini akan hilang jika pemerintah merealisasikan kebijakan itu,” katanya.(ant/bj02)