Home Lintas Jateng Pemkab Purbalingga Optimalkan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pemkab Purbalingga Optimalkan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Salah satu wahana wisata Purbalingga. Pengunjung dapat bercengkrama di rumah pohon.

Purbalingga, 4/10 (BeritaJateng.net)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus berupaya mengoptimalkan pengembangan pariwisata khususnya wisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat diyakini mampu menggerakan perekonomian khususnya di desa. “Dalam  kurun waktu dua tahun terakhir, perkembangan desa wisata yang merupakan bagian dari pembangunan wisata berbasis masyarakat menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat salah satunya dari kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata tersebut,” kata Kepala Bappeda Purbalingga, Ir Setiyadi, M.Si, Selasa (4/10).

Setiyadi mengungkapkan hal tersebut pada workshop pariwisata yang digelar atas kerjasama Bappeda, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) dan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion) di aula Bappeda. Workshop tersebut diikuti Kabid Ekonomi Bappeda Ir Cipto Utomo, M.Si, Kabid Pariwisata Ir Prayitno, M.Si, Ketua FEDEP Tri Daya Kartika, para kepala desa lokasi desa wisata, ketua kelompok sadar wisata, fasilitator pendamping desa wisata dan pegiat wisata lainnya.

Setiyadi mengungkapkan, pada tahun anggaran 2017, Pemkab akan kembali mendukung pengembangan desa-desa wisata. Pengembangan desa wisata ini dengan melihat keunikan lokal dan daya tarik yang ada di desa. Dukungan itu antara lain dengan pemberian bantuan keuangan khusus bagi desa wisata yang selektif, dan pembinaan sumberdaya manusia yang akan ditangani langsung oleh Dinbudparpora. “Bagi desa-desa yang sudah mendapat bantuan keuangan khusus serta pendampingan tenaga fasilitator, dan dinilai sudah cukup maju, maka akan di-‘sapih’. Pemkab tidak akan mengucurkan bantuan lagi, namun pendampingan dari dinas teknis tetap dilakukan,” kata Setiyadi.

Setiyadi mencontohkan, perkembangan desa wisata Serang, Kecamatan Karangreja, dan Desa wisata Panusupan, Kecamatan Rembang, sudah lumayan pesat. Kunjungan wisata ke Panusupan sejak Januari hingga September 2016 ini saja sudah mencapai 96 ribu wisatawan, begitu juga dengan kunjungan ke desa Serang, sudah lebih dari 127 ribu. Kedatangan wisatawan otomatis menggerakan perekonomian di desa. Warga masyarakat yang berjualan bisa menikmatinya, begitu pula pemuda yang mengelola parkir, dan warga yang mengelola homestay. “Di Desa Serang, jika dihitung, sudah miliaran uang yang masuk dan dinikmati warga masyarakat setempat, termasuk para pelaku wisata. Hal ini berbeda dengan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemkab melalui Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan dari obyek wisata yang dikelola BUMD, tidak bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, tetapi masuk ke kas daerah,” kata Setiyadi.

Setiyadi berharap desa-desa wisata lain untuk terus memacu dan bisa mencontoh seperti Desa Serang dan Panusupan. “Para pelaku desa wisata juga memanfaatkan hasil studi banding, pelatihan serta terus mengembangankan ide-ide dan promosi yang gencar melalui dunia maya. Ini sudah terbukti, promosi yang gencar melalui internet akan mampu menyedot kunjungan wisatawan,” kata Setiyadi.

Sementara itu Kabid Pariwisata Dinbudparpora Purbalingga, Ir Prayitno, M.Si mengatakan, berdasar pengalaman lapangan, kekompakan para pengelola dan pelaku desa wisata kuncinya terletak pada transparansi pendapatan dan anggaran yang diterima dari Pemkab. Soal menggali ide untuk memunculkan daya tarik wisata tertentu, bisa didiskusikan bersama dan juga bisa pula didapat dari hasil studi banding atau bertukar pengalaman dengan pelaku desa wisata lain di luar Purbalingga.

“Kecenderungan di lapangan, jika suatu desa wisata sudah mendapat pendapatan yang lumayan, biasanya akan muncul gejolak dalam pembagiannya. Namun hal ini bisa diantisipasi lebih dini dengan membangun sistem yang kuat dan disepakati para pihak. Disisi lain, jika desa wisata mendapat bantuan keuangan khusus, ketika pembahasan rencana penggunaan melibatkan Pokdarwis, maka akan mudah dalam menjalankannya. Ego kepentingan dari perangkat desa dan dari pengelola desa wisata harus ditingggalkan. Kami selalu menegaskan, Dinbudparpora tidak akan mengambil pendapatan sepeserpun dari desa wisata. Semua pendapatan untuk dinikmati masyarakat, oleh karenanya, semua harus kompak dan bekerja keras,” kata Prayitno. (BJ33)

Advertisements