Home News Update Pemkab Jember Follow up Larangan Rapat di Hotel

Pemkab Jember Follow up Larangan Rapat di Hotel

ilustrasi

Jember, 2/1 (Beritajateng.net) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan telah menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang pegawai negeri sipil rapat di hotel.

“Kami sudah mengirimkan surat edaran tentang imbauan itu kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga diharapkan seluruh PNS bisa mematuhinya,” kata Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto, Jumat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerbitkan surat edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang larangan PNS rapat di hotel yang diberlakuka[n sejak 1 Desember 2014.

“Sejumlah SKPD yang terlanjur menganggarkan rapat kedinasan di hotel harus ditinjau ulang dan mereka bisa memanfaatkan fasilitas milik pemkab,” tuturnya.

Menurut dia, larangan rapat di hotel dapat menghemat anggaran di masing-masing instansi, sehingga kebijakan tersebut akan didukung sepenuhnya oleh Pemkab Jember.

“Kegiatan pertemuan, bimbingan teknis, dan rapat koordinasi yang biasanya digelar di luar, terpaksa harus dievaluasi dan dilaksanakan di kantor,” ucap mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember itu.

Kendati demikian, lanjut dia, surat edaran tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku karena pihaknya masih memperbolehkan kegiatan kedinasan digelar di hotel.

“Kalau kegiatan kedinasan tersebut tidak bisa digelar di ruangan atau gedung milik pemkab, maka boleh saja SKPD menggelarnya di hotel, namun harus disertai dengan alasan dan pertanggungjawaban yang rasional,” paparnya.

Sementara Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono menilai kebijakan MenPAN dan RB tersebut langkah yang tepat untuk menghemat uang negara yang biasa dihambur-hamburkan oleh PNS dengan berbagai alasan.

“Surat edaran itu harus disertai dengan sanksi yang tegas, agar para PNS bisa mematuhinya. Kebijakan itu akan menjadi efektif dengan sanksi yang tegas, sehingga bukan hanya sekedar imbauan saja,” katanya.

Sebelumnya, Men-PAN dan RB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel selama dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun. (ant/BJ)