Home Ekbis Pemkab – DPRD Sepakat Revisi Perda Pasar Modern

Pemkab – DPRD Sepakat Revisi Perda Pasar Modern

dprd

Jepara, 6/5 (beritajateng.net) – Pemerintah Kabupaten Jepara bersama DPRD, sepakat melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern. Kesepakatan lisan ini tebentuk di tengah berlangsungnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara beragenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) APBD tahun 2014 oleh bupati, Senin (6/4).  

Ihwal kesepakatan ini bermula dari usulan anggota dewan Syaifudin, ketika berbicara dalam agenda pemandangan umum fraksi. Menurutnya, revisi diperlukan agar peagang kecil benar-benar terlindungi, sebagaimana semangat awal saat perda tersebut dibentuk.

“Iya, kita berusaha melindungi mereka misalnya melalui syarat jarak pasar modern yang minimal harus berada 500 meter dari pasar tradisional. Ini dipatuhi. Tapi ternyata ada celah yang bisa dimasuki pemodal besar, dengan mendirikan pasar ini hingga ke desa-desa,” katanya.

Jika terus dibiarkan hal ini akan menggencet kelangsungan usaha pedagang kecil. Syaifudin menawarkan perlunya dilakukan revisi perda khususnya pada poin-poin yang bisa menjadi celah melemahnya pedagang kecil.

Atas pandangan ini, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyampaikan kesepakatannya. Revisi perlu dilakukan agar pedagang kecil tak terbiar semakin dipinggirkan oleh keberadaan toko modern. Saat ini, pertumbuhan toko modern di Jepara memang sudah seperti cendawan di musim penghujan, hingga masuk ke desa-desa.

Jawaban ini diberikan bupati saat pemimpin rapat paripurna yang juga ketua DPRD Kabupaten Jepara Dian Kristiandi memberinya alokasi waktu menjawab pandangan umum atas nota pengantar LKPJ-nya.

Setelah disampaikan bupati hari ini, LKPJ selanjutnya akan dibahas dewan sebelum memberikan rekomendasi. Ketua dewan Dian Kristiandi mengatakan, dalam pembasahan internal, dibentuk dua panitia khusus (pansus).

Saat dimintai tanggapannya, Kepala Bagian Hukum Setda Jepara Moh Nursinwan mengatakan, untuk revisi sebuah perda, normalnya akan dimasukkan melalui Program Legislasi Daerah (prolegda) terlebih dahulu. Dengan demikian, revisi ini direncanakan masuk dalam Prolegda 2016 yang akan ditetapkan akhir tahun 2015.

“Sebab Prolegda 2015 sudah ditetapkan sejak akhir tahun lalu,” katanya.

Sebelum dimasukkan prolegda, mekanisme yang ada adalah pengkajian terlebih dahulu oleh eksekutif. “Nanti akan dibahas di tingkat eksekutif poin-poin mana yang mungkin direvisi. Karena semua tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, aturan yang lebih tinggi,” tandasnya. (BJ18)