Home Lintas Jateng Pemkab Banyumas Ajukan Penyaluran Raskin Tambahan

Pemkab Banyumas Ajukan Penyaluran Raskin Tambahan

(ilustrasi)

Purwokerto, 18/11 (BeritaJateng.Net) – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, segera mengajukan penyaluran beras untuk keluarga miskin tambahan sebagai antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Saya buat surat, mungkin hari ini saya tandatangani untuk meminta Gubernur agar raskin digelontorkan kembali, paling tidak sampai akhir tahun,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (18/11).

Ia mengakui alokasi raskin 2014 untuk Kabupaten Banyumas telah habis karena ada dua bulan yang penyalurannya didobel.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya juga akan membicarakan permasalahan tersebut dan jika memungkinkan akan menggunakan dana APBD penyaluran beras bagi warga miskin.

“Kalau di APBD tersedia dana cadangan untuk ini (penyaluran beras bagi warga miskin, red.), dari APBD pun bisa. Kalau boleh dan bisa, tetapi saya perlu penelahaan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mengajukan surat kepada Gubernur Jateng terkait penyaluran raskin tambahan untuk bulan November dan Desember 2014 meskipun program tersebut akan dihentikan pemerintah mulai tahun 2015 dan digantikan dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PMKS).

“Dana PMKS bisa untuk beli beras, tapi kan saat ini kartunya (kartu PMKS) belum diterima, sedangkan kebutuhan sehari-hari sudah menjalani proses. Paling tidak sebelum mereka menerima harus ada bantalan dulu, apakah akan menunggu sampai kartu itu turun,” katanya.

Menurut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kartu PMKS dapat segera turun sehingga bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Bupati mengakui bahwa dampak kenaikan harga BBM sangat dirasakan oleh warga miskin maupun pegawai berpenghasilan rendah karena harga kebutuhan pokok dapat dipastikan akan ikut naik.

“Kalau mereka gajinya tetap, bisa jadi akhir bulan tidak bisa makan. Itu yang harus diantisipasi,” katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat yang tidak sependapat dengan kenaikan harga BBM dan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri pada Senin (17/11), pukul 21.00 WIB, mengumumkan harga BBM bersubsidi naik Rp2.000 per liter yang berlaku sejak Selasa (18/11) (18/11), pukul 00.00 WIB.

Dengan demikian, harga premium naik dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter dan solar bersubsidi naik dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter. (ant/pri)