Home Hukum dan Kriminal Pemilik Lahan Waduk Logung Dimediasi di PN Kudus

Pemilik Lahan Waduk Logung Dimediasi di PN Kudus

Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.

Kudus, 10/2 (BeritaJateng.net) – Sidang gugatan perdata oleh warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe yang menolak menerima uang ganti rugi lahan miliknya di PN Kudus, siang tadi dimulai mediasi. Belasan warga didampingi tim penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) PN Kudus, datang mengenakan ikat kepala bertuliskan Petani Korban Waduk Logung.

Humas PN Kudus Ahmad Syafiq sebelum sidang dimulai mengatakan, dari 19 lahan yang mengajukan gugatan tiga orang pemilik dikatakan sudah menyatakan kesediaannya menerima uang ganti rugi. Hanya saja, untuk pencairannya masih menunggu kelengkapan administrasi.

”Ada tiga orang pemilik tiga lahan asal Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo yang menyatakan menerima uang pengganti. Total uang pengganti dari tiga lahan tersebut mencapai Rp 62.125.000,” katanya, Selasa (10/2).

Ditambahkan, dari 65 bidang lahan yang pemiliknya menolak menerima uang ganti rugi, 46 diantaranya mengajukan gugatan perdata ke PN Kudus. Sisanya atau 19 bidang lahan, pemiliknya belum menentukan sikap.

”Pemilik dari 19 bidang lahan, orangnya belum menentukan sikap. Artinya, mereka belum bersedia menerima tetapi juga tidak mengajukan gugatan,” tambahnya.

Sementara itu, dari 19 bidang lahan yang pemiliknya belum menentukan sikap jumlah uang yang dititipkan di PN Kudus mencapai Rp 1.881.648.000. Perihal keberadaan uang pengganti tersebut, PN Kudus telah mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik lahan baik yang ada di Desa Kandangmas maupun di Desa Tanjungrejo.

Seperti diketahui, pembangunan Waduk Logung yang berada di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo membutuhkan lahan seluas 196 hektare atau 697 bidang. Proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemkab Kudus, berjalan alot karena sebagian pemilik lahan menolak menerima uang pengganti yang sudah ditetapkan seharga Rp 28 ribu per meter persegi untuk lahan miring dan Rp 31 ribu untuk lahan datar.

Dari jumlah tersebut, 35 hektare atau 68 bidang pemiliknya belum bersedia menerima uang pengganti hingga batas waktu yang ditentukan yakni akhir tahun 2014. Untuk kelancaran proses pembangunan, Pemkab Kudus menempuh jalur konsinyasi (menitipkan uang pengganti ke PN Kudus).

Sementara itu menurut Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) Harjono, penolakan sebagian pemilik lahan tersebut dikarena nilai ganti rugi sangat kecil. Sesuai perhitungan warga, besaran uang pengganti tersebut tidak cukup untuk membeli lahan baru.

”Keinginan warga lahan diganti lahan. Tetapi, kalau pemerintah tetap memaksakan diganti dengan uang, harapan warga besarnya uang pengganti disesuaikan dengan harga pasaran tanah agar cukup untuk membeli lahan baru minimal luasnya mendekati lahan yang lama,” tegasnya.

Sidang yang dipimpin hakim Retnoningsih dengan hakim anggota A Syafiq dan Wija Wijaya mengagendakan mediasi antara penggugat dengan tergugat. Hakim memberi kesempatan mediasi maksimal 40 hari sedangkan sidang gugatan maksimal 5 bulan diluar waktu mediasi harus sudah selesai. (BJ12)

Advertisements