Home Lintas Jateng Pemilihan Perangkat Desa di Demak, Berpotensi Menimbulkan Masalah

Pemilihan Perangkat Desa di Demak, Berpotensi Menimbulkan Masalah

Muhammad Rifai
         Demak, 4/2 (BeritaJateng.net) – Pemilihan perangkat desa di Kabupaten Demak sudah setahun tertunda. Harusnya pemilihan perangkat desa tersebut,  selesai pada tahun 2017 lalu,  akan tetapi pemilihan itu justru mundur atau ditunda dan hingga saat ini tidak ada kejelasannya.
         Menurut Muhammad Rifai,  Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP)  Jateng,  tertundanya pemilihan perangkat desa tersebut,  disebabkan karena payung hukum atau regulasi yang mengaturnya,  sampau saat ini dianggap belum jelas.
         “Sudah satu tahun lebih tanpa ada kejelasan. Kasihan masyarakat.  Ada apa ini,” kata Rifai, Minggu (4/2/2018).
         Dalam pertemuan terakhir bulan Januari 2018  lalu, antara Paguyuban Kepala Desa, DPRD Demak dan Pemkab Demak , disepakati bahwa Pemilihan Perangkat Desa, akan dilanjutkan kembali dua minggu setelah pertemuan tersebut.
        “Yang jadi masalah, apakah payung hukum atau regulasinya sudah ditetapkan apa belum.  Pasalnya, perda perangkat desa yang direvisi oleh Pemkab Demak,  sampai detik ini belum masuk lembar daerah, karena persetujuan bupati terhadap perda revisi belum di paripurnakan,” bebernya.
        Selain perda revisi belum masuk lembar daerah dan di paripurnakan, Surat Keputusan  Bupati nomor 141/18/2017 berkaitan dengan penetapan desa – desa yang ada kekosongan perangkat, harusnya disesuaikan dengan Perda Demak nomor 8 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa  dan Permendagri nomor 84 tahun 2015, yang  diturunkan menjadi Peraturan Desa SOTK Pemerintah Desa.
          “Ketika kita lihat kekosongan perangkat desa, seperti Modin,Ulu – uku,  Jogo Boyo,Kadus dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan regulasi tentang sotknya,karena ini berimplikasi terhadap APBDesnya. Tentang pengalokasian Siltap dan tunjangan nya,” ujarnya .
        Sebelum Pemilihan Perangkat Desa itu dilanjutkan, harusnya dipenuhi dulu aturannya,  jangan sampai nantinya akan menjadi maslah berikutnya dan terjadi gejolak di desa
          “Yang aneh, tahapan penyusunan regulasi kalah dengan kesapakatan politik,yang itu sebenarnya audiensi,” tutupnya. (El)