Home Nasional Pemerintah Tetap Inginkan MA Tangani Sengketa Pilkada

Pemerintah Tetap Inginkan MA Tangani Sengketa Pilkada

tjahyo kumolo

Jakarta, 12/2 (BeritaJateng.net) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah tetap menginginkan Mahkamah Agung menangani sengketa perolehan suara hasil pilkada serentak.

“Menurut kami (Pemerintah) memang lebih baik di MA, banyak pertimbangan kenapa tetap di MA. Kalau MA keberatan dengan pertimbangan pengalaman di MK sebelum-sebelumnya ya wajar saja. Tapi apa pun itu, lembaga penyelesaian sengketa harus ada karena selisih satu suara saja bisa jadi sengketa,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis.

Proses penyelesaian sengketa, lanjut Mendagri, juga menjadi salah satu poin yang direvisi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Terkait keberatan MA dalam menyelesaikan sengketa pilkada, Mendagri mengatakan berbagai kekhawatiran tersebut bisa diatasi bersama.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan pihaknya telah meminta kepada DPR supaya mengembalikan mandat penyelesaian sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MA beralasan para hakimnya sudah terbebani dengan perkara reguler, baik perdata maupun pidana, yang dalam satu tahun bisa mencapai 14 ribu perkara.

Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penumpukan perkara jika hakim-hakim harus menangani juga sengketa hasil pilkada.

Namun, Mendagri menampik alasan tersebut karena melihat jumlah potensi sumber daya manusia hakim MA di daerah mencukupi untuk menangani sengketa pilkada.

“Kalau alasannya karena ketidakmampuan hakim, saya rasa tidak, karena hakim di daerah cukup. Kalau alasannya ketakutan akan kerusuhan sehingga mengorbankan kantor pengadilan, juga tidak, karena selama ini hanya tiga atau empat (daerah), jangan sampailah (ada kerusuhan),” tuturnya.

Bahkan Mendagri menilai sebenarnya hakim-hakim MA di daerah memiliki kompetensi untuk menangani sengketa pilkada. Namun, karena keenggannan mengemban amanat tersebut maka banyak yang mengaku tidak lolos uji coba seleksi hakim pilkada.

“Misalnya, tempo hari MA sudah uji coba, ada tes khusus, yang katanya hanya satu orang yang lolos. Itu tidak mungkin, yang lain pasti sengaja tidak meloloskan diri karena takut seperti pengalaman MK dulu,” ujarnya. (ant/BJ)

Advertisements