Home Nasional Pemerintah Targetkan 2022 Indonesia Bebas Pekerja Anak

Pemerintah Targetkan 2022 Indonesia Bebas Pekerja Anak

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG? 31/7 (BeritaJateng.net) – Maraknya pekerja anak di beberapa sektor terutama informal sudah sangat menghawatirkan. Pekerja yang masih di usia sekolah di negeri ini masih 400 ribu anak, tahun ini ada sekitar 15.000 anak yang ditarik agar kembali ke bangku sekolah.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah menargetkan pada tahun 2022 Indonesia terbebas dari pekerja anak. 

”Kami telah merancang peta jalan atau roadmap agar pada 2022 tidak ada lagi pekerja anak,” katanya  usai menyerahkan paket peralatan sekolah dan uang saku kepada 1.350 pekerja anak di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Jumat (31/7).

Sebanyak 1.350 pekerja anak itu berasal dari 11 Kabupaten/ Kota di Jateng meliputi  Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Kebumen, Banyumas, Magelang, Temanggung, Jepara, Sragen, dan Banjarnegara.

Dikatakan Hanif, agar pekerja anak itu mau serius sekolah, pihaknya akan melakukan pendampingan psikologi selama empat bulan di shelter yang telah disediakan.

”Dengan harapan, anak-anak itu bisa masuk sekolah lagi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga berharap kepada pemerintah daerah agar mendukung program pengentasan pekerja anak melalui APBD masing-masing. Dengan demikian, bantuan yang diberikan itu dapat mengentaskan anak-anak di bawah umur dari pekerjaan mereka, karena kewajiban anak-anak adalah berlajar dan bermain.

“Tugas kita mendorong anak-anak agar bisa kita tarik dari pekerjaan dan kembali sekolah. Sebenarnya kuncinya dua, anak-anak itu belajar dan bermain untuk dikembangkan potensinya,” ucap politikus PKB ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Wika Bintang mengatakan, di wilayah provinsi ini masih ada sekitar 36 ribu pekerja anak yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

”Hingga 2015 ini sudah ada sekitar 7.000 pekerja anak yang sudah dientaskan,” katanya.

Para pekerja anak itu, lanjut dia, rata-rata berasal dari kaluarga yang tidak mampu, sehingga terpaksa meninggalkan sekolah untuk bekerja.

”Tahun ini Pemprov Jateng menganggarkan bisa mengentaskan sebanyak 120 pekerja anak,” kata dia.

Wika mengaku, tidak bisa mengentaskan pekerja anak itu dengan jumlah yang banyak karena kerterbatasan anggaran.Pada tahun 2016 nanti, lanjut dia, pihaknya akan menambahkan anggaran agar pekerja anak yang bisa dientaskan setiap tahunnya mencapai 1.000 anak. (BJ13)