Home Nasional Pemerintah Desak Ahok Hentikan Izin Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah Desak Ahok Hentikan Izin Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi teluk Jakarta

Jakarta, 7/4/16(Beritajateng.Net)–Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menghentikan pemberlakuan izin atas pengerjaan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta yang belakangan terseret ke lingkaran korupsi.Pengerjaan proyek reklamasi anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk dan PT Agung Sedayu Group dinilai ilegal lantaran melangkahi sejumlah aturan.

“Kami meminta agar proyek ini diberhentikan dulu sesaat. Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta harus duduk bareng karena menurut aturan proyek reklamasi itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti, Kamis (7/4).

Brahmantya menjelaskan, dasar hukum pemerintah pusat beranggapan penerbitan izin proyek reklamasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan Kementerian yaitu karena diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Provinsi.

“Ini karena material reklamasi tentunya akan memengaruhi ekosistem ikan yang di sana. Jadi harus jelas penjelasan serta izin-izinnya,” tutur Brahmantya.

Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan izin terhadap reklamasi pulau di teluk jakarta juga menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan, Prasetyo meminta Ahok untuk membatalkan izin proyek reklamasi, khususnya Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk.

Sebab, izin berupa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tersebut dinilai telah menabrak perundang-undangan yang lebih tinggi. Teluk Jakarta merupakan kawasan strategis yang diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan menteri (permen), bukan pergub.

“Gubernur Ahok harus patuh dengan pemerintah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Kemudian, kata Pras, Pemerintah Provinsi DKI juga harus melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan reklamasi seluas 2.700 hektare laut di Teluk Jakarta itu. “Kawasan strategis harus dikelola dengan payung hukum nasional,” jelas dia.(Bj50)