Home News Update Pembebasan Lahan Tol Pantura Senilai Rp. 40 Triliun Terkendala ‎Tanah Kas Desa

Pembebasan Lahan Tol Pantura Senilai Rp. 40 Triliun Terkendala ‎Tanah Kas Desa

Ketua TP4D Kejati Jateng Hendrik Pattipeilohy yang juga Asisten Intelijen (Asisten) Kejati Jateng ‎dan Direktur Perencanaan dan Pengendalian PT Waskita Tol Road, Purma Jose Rizal saat rapat konsultasi lanjutan di Kantor Kejati Kota Semarang, Jateng‎ Rabu (5/10).


SEMARANG, 5/10 (BeritaJateng.net) – Pembebasan lahan untuk pembangunan tol pantura hingga kini belum rampung karena adanya tah kas Desa. Padahal, pembebasan lahan proyek senilai Rp 40 triliun yang dikerjakan PT Waskita Tol Road itu ditargetkan selesai akhir 2016 ini.

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jateng segera mencari formula terkait pembebasan lahan proyek nasional yang berupa tanah kas Desa. Karena tanah tersebut merupakan daerah abu-abu yang harus diselesaikan dengan kebijakan.

“Beberapa tahun lalu, ada permasalahan hukum yang beda persepsi. Tapi sekarang itu bisa diakomodir dengan catatan memang untuk kepentingan bersama,” kata Ketua TP4D Kejati Jateng Hendrik Pattipeilohy yang juga Asisten Intelijen (Asisten) Kejati Jateng saat menerima ‎rombongan PT Waskita Tol Road rapat konsultasi lanjutan di Kantor Kejati Kota Semarang, Jateng‎ Rabu (5/10).

Persoalan pembebasan tanah kas Desa, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Namun faktanya, banyak permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

“Tanah kas Desa, kita melaksanakan ketentuan yang ada. Apakah sudah ada penggantinya belum? Jika belum, diapraisal berapa. Bisa diganti dengan uang,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tol, Bambang Gunadi menuturkan, kendalanya adanya tanah kas Desa dalam pembebasan lahan tersebut.

Dari data yang ada, pada seksi 3 sudah terbebaskan 8,03 km dari total lahan 10,45 km. Sedangkan pada seksi 4, sudah terbebaskan 20,025 km dari total lahan 26,90 km. Seksi 1 dan 2 juga masih ada kekurangan.

“Kami dibebani akhir tahun ini, lahan harus terbebaskan. Persoalan yang muncul itu berkaitan dengang lahan instansi pemerintah. Contoh, tanah kas atau aset Desa,” kata Gunadi,

Khusus tanah kas Desa, sebenarnya sudah proses pembebasan sejak lama. Jika pembebasan lahan molor, maka akan berpengaruh pada target penyelesaian pengerjaan jalan tol.

“Itu sudah dua tahun tapi kami belum berani bayarkan. Kami justru khawatir mudik tahun depan terganggu,” ucapnya.

Persoalan tanah kas desa, bisa diselesaikan jika sudah mendapatkan tanah pengganti. Namun, muncul masalah lagi seperti biaya apraisal, biaya ukur, biaya panitia, dan biaya tanah pengganti sendiri.

“Kami tarik-tarikan soal tanah pengganti itu. Sehingga uang tidak tersalurkan. Dana menggantung 2 sampai 3 tahun. Kalau ada jalan keluarnya, payung hukum, lusa akan kami bayarkan,” jelasnya.

Direktur Perencanaan dan Pengendalian PT Waskita Tol Road, Purma Jose Rizal mengungkapkan, proyek tol dimulai dari Pejagan-Pemalang (seksi 3 dan 4), tol Pemalang-Batang (seksi 1,2 dan 3), tol Batang-Semarang (seksi 1). Selain itu juga tol Semarang-Salatiga-Solo-Ngawi.

Kesulitan pembebasan tanahnkas Desa dikarenakan prosesnya yang menyangkut Desa, Badan Wakaf, Pemerintah Daerah, hingga Menteri.

“Intinya kami ingin berbuat baik untuk percepatan. Tapi kami juga tidak ingin terkena masalah hukum,” kata dia. (BJ)

Advertisements

Comments are closed.