Home Headline Pembayaran PBB Warga Terdampak Covid-19 Diusulkan Gratis

Pembayaran PBB Warga Terdampak Covid-19 Diusulkan Gratis

310

UNGARAN, 6/6 (Beritajateng.net) – Pandemi Covid-19 membuat banyak warga kehilangan penghasilan. Perekonomian pun mandek. Pemerintah daerah diminta memberikan sejumlah insentif bagi warga terdampak Covid-19. Diantaranya dengan memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahkan kalau bisa digratiskan.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Nur Arifah disela Silaturahmi dan pembagian bantuan masker kain oleh Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto, Sabtu (6/5).

“Kami mengusulkan untuk PBB 2020 ada keringanan bagi warga terdampak Covid-19,” ujarnya dalam acara yang digelar di Pemancingan Mina Kencana, Pabelan, Kabupaten Semarang.

Menurutnya, dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat cukup terasa. Banyak diantara mereka yang kehilangan penghasilan, bahkan dirumahkan dari tempatnya bekerja. Karena itu, masyarakat membutuhkan bantuan dan insentif agar bisa bertahan hidup.

“Saat ini kami masih berupaya memberikan sumbangan berupa sembako dan lainnya untuk mereka yang terdampak Covid-19. Kasihan kalau masih terbebani PBB,” katanya dalam acara yang juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Semarang, Agus Budiyono tersebut.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyambut baik usulan tersebut. Dia meminta Agus Budiyono menyampaikan usulan itu ke Pemkab Semarang.

“Saya minta PBB untuk warga terdampak Covid-19 bisa dibebaskan. Sedangkan mereka yang mampu tetap harus bayar,” tandasnya.

Bantuan masker tersebut diberikan ke 16 Kades se Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Yaitu ke Kades Bringin, Mbanding, Pakis, Rembes, Gogo Dalem, Lebak, Sendang, Kalijambe, Kalikurmo, Sambirejo, Truko, Tanjung, Tempuran, Nyemoh, Wiru, dan Popongan.

Ketua Hamong Projo Kecamatan Bringin, Tikman mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan penyebaran Covid-19. Diantaranya meminta warga menerapkan protokol kesehatan seperti yang ditetapkan pemerintah.

“Kami minta warga meminimalisir pertemuan. Pertemuan hanya diperbolehkan antar warga dari satu desa. Selain itu, orang dari luar desa yang masuk juga didata,” paparnya.

(NK)